Upaya Divestasi Saham Freeport Butuh Dukungan Semua Pihak

WAKIL Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Johnny G Plate mengajak seluruh pihak mendukung upaya pemerintah soal divestasi saham Freeport.

"Pemerintah saat ini sedang berusaha merebut kembali, menjaga kembali kedaulatan ekonomi kita melalui divestasi saham tambang raksasa Freeport," kata Johnny di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Jumat (19/10)

Pernyataan itu dilontarkan menanggapi beredarnya foto salinan dokumen berisi kesimpulan rapat Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM yang diwakili Dirjen Minerba dan Dirut PT Inalum.

Akuisisi PT Freeport Indonesia oleh PT Inalum diketahui belum terealisasi setelah RPD antara Komisi VII dengan Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM, PT Inalum, dan Dirut PT Freeport Indonesia, berlangsung pada Rabu (17/10) lalu.

Dalam kesimpulan RDP, Komisi VII menyebut divestasi saham PTFI belum terealisasi. Mereka meminta pejabat terkait menyampaikan proses divestasi saham yang sebenarnya kepada publik.

Johnny menduga ada pihak-pihak yang ingin mengadang upaya divestasi Freeport. Indikasinya, terlihat pada tudingan-tudingan miring soal divestasi Freeport.

Menurutnya, proses divestasi Freeport tidak mudah. Butuh fokus dan keseriusan tingkat tinggi untuk mendapatkan hasil yang diharapkan.

"Tentu dengan mempercayakan ini dengan baik, ini untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Sekjen Partai NasDem itu.

Saat ini, sambung Johnny, pemerintah tengah mengikuti tahapan dan prosedur yang baik sebagaimana diatur dalam perjanjian jual beli divestasi internasional. Proses itu tentunya selalu dikomunikasikan kepada publik dalam rangka menjalankan transparansi publik.

Bagi yang memahami prosedur dan tahapan divestasi internasional, kata Johnny, pasti juga mengerti tentang apa yang dilakukan pemerintah saat ini. Ia pun tetap meminta dukungan kepada mereka yang kurang paham soal proses divestasi Freeport.

"Ini satu divestasi yg besar, jangan sampai usaha yang sengaja atau tidak sengaja justru menghambat proses divestasi ini dan akan merugikan kepentingan perekonomian negara," ujarnya. (OL-4)