Jangan Biarkan Petani Menghilang

BUKAN hanya lahan pertanian yang kian tergerus, petani pun tidak sedikit yang mulai beralih profesi. Hal itu akibat kurang prospektifnya sektor pertanian dengan daya beli buruh tani yang masih rendah.

Alhasil ketahanan pangan Indonesia rentan dan berimbas pada sulitnya mencapai keswasembadaan pangan. Kondisi itu dikemukakan anggota Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Suharyadi, dalam diskusi di Jakarta, kemarin.

Daya beli petani yang diukur melalui nilai tukar petani (NTP) dari tahun ke tahun bahkan mengalami penurunan. Sebagai gambaran, lanjut Suharyadi, pada 2012 NTP berkisar 105,2, kemudian 2013 sebesar 104,9, dan 2014 kembali turun menjadi 101,2.

Selain petani yang mulai alih profesi menjadi pekerja sektor informal lain, rendahnya NTP juga berakibat pada generasi muda yang enggan memilih sektor pertanian sebagai profesi. Mereka lebih memilih bekerja di sektor industri dan jasa.

"Pemerintah perlu pikirkan lagi soal NTP petani yang kecil. Sudah NTP kecil, upah nominal dan riil buruh tani juga cenderung turun, bahkan lebih rendah ketimbang upah buruh rata-rata yang selama 7 tahun terakhir malah mengalami kenaikan," ujar Suharyadi.

Suharyadi memaparkan pekerja di sektor pertanian meliputi 34% dari total pekerja di Indonesia. Pemerintah sudah sepatutnya meningkatkan NTP dan upah buruh petani agar produktivitas dapat digenjot. Bila tidak, swasembada pangan hanya mimpi.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Suharso Monoarfa, menyatakan pemerintah tengah memikirkan formulasi penetapan NTP agar tidak lagi rendah. Pun sekumpulan kebijakan segera dirumuskan untuk meningkatkan kesejahteraan petani agar tidak semakin banyak petani yang beralih profesi.

"Kebijakan yang harus dipikirkan itu dari segala aspek, baik yang mendukung produksi maupun pascaproduksi, bagaimana sistem perdagangan dan penyimpanan yang menguntungkan petani. Jangan sampai petani yang terus jadi korban," tandas Suharso.

Harga beras
Di kesempatan terpisah, Direktur Utama Perum Bulog Lenny Sugihat memastikan pihaknya siap menye-rap gabah dan beras petani dalam masa panen raya yang diperkirakan jatuh pada April mendatang. Sejauh ini, penyerapan telah dimulai di beberapa daerah seperti Cirebon, Indramayu, beberapa wilayah di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan.

"Beras yang kita beli untuk memenuhi target stok 2,7 juta-3 juta ton karena kami punya tugas salurkan raskin sebesar itu. Perkiraan anggaran untuk pemenuhan target tersebut Rp23 triliun, dengan estimasi HPP (harga pembelian pemerintah) beras Rp7.300 dan gabah Rp3.400," papar Lenny di sela diskusi KAHMI Center, Jakarta, kemarin.

Ia mengingatkan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, Bulog tidak bisa menyerap beras atau gabah petani yang harganya di atas HPP. Saat ini, di sejumlah daerah harga jual petani untuk gabah sekitar Rp4.300, cukup jauh di atas HPP.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron membenarkan Bulog tidak bisa sembarangan membeli beras petani. Selain syarat kualitas, harga beras atau gabah harus sesuai patokan HPP. Kendati begitu, DPR akan membicarakan dengan pemerintah kemungkinan memberi kelonggaran Bulog untuk membeli di atas HPP. (E-1)

tesa@mediaindonesia.com