Istana Bantah Data Prabowo soal Sistem Ekonomi Kebodohan

STAF Khusus Presiden Bidang Ekonomi Erani Yustika menepis pernyataan calon presiden Prabowo Subianto yang menyebut Indonesia tengah menjalani praktik ekonomi kebodohan.

Salah satu indikatornya ialah kekayaan negara banyak dikuasai asing. Namun, Erani melihat apa yang dijalankan Pemerintahan Presiden Joko Widodo justru mengembalikan kedaulatan negara atas kekayaan alam nasional.

"Sejak 1997 hingga 2014, kekayaan Indonesia yang hilang atau dinikmati oleh pihak asing mencapai US$300 miliar. Presiden Jokowi justru sejak awal 2015 melakukan koreksi keadaan itu. Saat ini 51% saham Freeport telah dikuasai pemerintah. Blok Rokan penghasil minyak terbesar 100% telah dikelola oleh Pertamina," ujarnya melalui pesan singkat, Jumat (12/10).

Berdasarkan data United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) sambung Erani, persentase rata-rata penanaman modal asing langsung di Indonesia terhadap total Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada kurun 2005-2010 dan 2011-2016 hanya berkisar 5,6%.

"Vietnam bahkan hampir 4 kali lipat jika dibandingkan dengan Indonesia, dengan persentase sebesar 20,4% pada 2005-2010 dan 23,2% pada 2011-2016. Malaysia persentasenya mencapai 13,6% dan 14%," jelas Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya itu.

Pernyataan Prabowo itu disampaikan saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (11/10).

Selain itu, Erani juga menepis klaim Prabowo yang menilai sebagian besar kepemilikan tanah dikuasai korporasi. Menurut Erani, justru sejak 2014 Presiden Jokowi tidak lagi memberikan konsensi lagi lahan kepada korporasi. Pemberian lahan hanya diberikan kepada masyarakat yang tak memiliki lahan. Khususnya, lanjutnya, bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan melalui program prioritas nasional reforma agraria dan perhutanan sosial. Ini yang menyebabkan rasio gini sudah turun menjadi 0,38 pada 2018.

"Saya kira publik saat ini menghendaki ide-ide yang lebih segar dengan data yang valid. Bukan menyodorkan perkara usang yang terbukti bersandar kepada data yang menyimpang," pungkasnya. (OL-1)