Kondisi Ekonomi Jauh dari Krisis

KEPALA Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada Tony Prasetiantono mengatakan kondisi perekonomian Indonesia saat ini masih jauh dari krisis. Hal itu terlihat dari sejumlah indikator ekonomi yang masih cukup baik.

Pernyataan Tony itu sekaligus menepis kekhawatiran yang disampaikan kubu calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Saat bertemu sejumlah ekonom, Jumat (5/10) lalu, seperti mantan Menteri Ekonomi Rizal Ramli, pakar ekonomi Fuad Bawazier, dan Drajad Wibowo, Prabowo menyebut perkembangan ekonomi Indonesia rawan.

Fuad yang anggota tim ekonomi Prabowo-Sandiaga mengatakan, saat ini tren pelemahan rupiah terhadap dolar AS indikasinya sama bahkan cenderung memburuk dan bisa mengarah sampai ke angka 16.000 per dolar AS. Dia menyoroti bahwa ekspor tidak bisa didongkrak bahkan pertumbuhannya kalah dengan impor sampai tahun depan bisa cenderung melemahkan nilai tukar.

Menurut Tony, indikator penilaian kondisi perekonomian Indonesia yang diumumkan kubu Prabowo tidak komprehensif. Situasi ekonomi hanya dilihat dari rupiah dan defisit transaksi berjalan (CAD). "Dalam tahun politik, kondisi ekonomi bisa didramatisasi dan dimaknai berbeda karena melihatnya hanya dari 1-2 indikator saja (rupiah dan CAD), dan tidak melihat secara komprehensif," tegas Tony, kemarin.

Menurut dia, perekonomian memang mengalami tekanan dilihat dari pelemahan rupiah yang terjadi akibat defisit perdagangan dan defisit transaksi berjalan. Namun, menurutnya, indikator lainnya masih cukup baik. Hal itu terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang tumbuh 5,1%-5,2%, inflasi 2,88% (year on year), dan cadangan devisa masih sebesar US$118 miliar

Kondisi yang masih baik itu juga ditunjukkan dengan masih mampunya industri perbankan melakukan ekspansi kredit 11%-12%. Modal perbankan juga dinilai masih kuat terlihat dari rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 22%. "Melihatnya harus komprehensif. Ibarat check up kesehatan harus menyeluruh, tidak parsial. Ibarat nonton bola harus 90 menit tidak hanya 5 menit pertama ketika kita sedang kebobolan, toh?" ujarnya.

Direktur Penelitian Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai solusi yang dilontarkan kubu Prabowo untuk memperbaiki kondisi perekonomian sudah dilakukan pemerintah, seperti menaikkan pajak impor mobil mewah melalui PPN impor barang mewah.

"Kalau impor mobil, kan sudah dikenai PPN-BM, dikenai pada mobil mewah," ucap Faisal.

Sejauh ini, pemerintah telah membuat berbagai kebijakan untuk memperkuat fundamen ekonomi agar tak terlalu terdampak gejolak ekonomi global, khususnya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, di antaranya penerapan biodiesel, peningkatan PPh impor bagi sejumlah komoditas, serta aturan nagi pengusaha untuk membawa pulang devisa hasil ekspor (DHE). Bahkan, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pemerintah siap merumuskan tambahan kebijakan yang perlu diambil guna memperkuat nilai tukar rupiah. "Kami bersama BI, OJK, Menko Perekonomian akan terus memperbaiki dan merespons dari kebijakan yang sudah ada, dimonitor dampaknya, dan bagaimana memperkuatnya," kata Sri Mulyani, Jumat. (E-2)