Tambahan Kebijakan Dimungkinkan

PEMERINTAH terus memantau pergerakan nilai tukar rupiah yang terus melemah sepanjang perdagangan pekan ini.

Pemerintah siap merumuskan tambah-an kebijakan yang perlu diambil guna memperkuat nilai tukar rupiah. Kemarin, nilai tukar rupiah ditutup pada level 15.183 per dolar AS, melemah 33 poin ketimbang hari sebelumnya.

"Kami bersama BI, OJK, Menko Perekonomian akan terus memperbaiki dan merespons dari kebijakan yang sudah ada, dimonitor dampaknya, dan bagaimana memperkuatnya," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, kemarin.

Sri mengatakan kebijakan yang tengah dimonitor saat ini berhubungan dengan neraca pembayaran. Di antaranya kebijakan mandatori penggunaan biodiesel berbahan bakar minyak solar dengan campuran minyak kelapa sawit 20% (B20), dan juga pengetatan barang impor.

Sri mengatakan terbuka untuk segala perubahan kebijakan. Apalagi kondisi perekonomian global juga terus berubah karena dinamika yang terjadi di AS.

Penerintah juga melihat kemampuan ekonomi apakah mampu beradaptasi dengan dinamika yang terjadi dari sisi nilai tukar dan arus modal.

"Dengan demikian, pemerintah akan jaga fleksibilitas dan bersikap untuk terus mau berubah dan mau terus memperbaiki formula kebijakan karena memang kalau kondisi global terus bergerak maka kita harus merespons dan memperkuat perekonomian," tandasnya.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan pihaknya akan segera menuntaskan aturan teknis dari instrumen hedging terbaru, yakni domestic non deliverable forward (DNDF) pada dua minggu mendatang.

"Secara ketentuan sudah berlaku, tapi secara teknis perlu ada persiapan-persiap-an di perbankan, mulai dari dealing room, konvensi transaki, manajemen risiko, manajemen treasury, serta dari IT. Itu yang terus dilakukan, kami percepat pelaksanaan operasional. Dalam dua minggu ini bisa dilakukan," ujar Perry di Kompleks Masjid Bank Indonesia, kemarin.

Jumlah cadangan devisa per akhir September turun US$3,1 miliar menjadi US$114,8 miliar jika dibandingkan dengan di akhir Agustus lalu. Namun, BI memandang jumlah yang ada masih mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Perang dagang berlanjut

Menko Perekonomian Darmin Nasution memandang perang dagang yang memicu ketidakstabilan perekonomian global masih akan berlanjut.

"Malahan kalau tadinya dibilang paling hanya sampai kuartal pertama tahun depan, sepertinya tidak," katanya.

Negara-negara yang terlibat mulai mengembangkan strategi yang kian bercabang sehingga menghentikannya akan susah dan memerlukan waktu lebih lama.

Untuk menghadapi kondisi semacam itu, Darmin menyebutkan bahwa pemerintah dan otoritas terkait akan menyiapkan langkah-langkah yang lebih bersifat jangka menengah.

"Kami harus menyiapkan langkah-langkah untuk jangka menengah, tidak lagi sekadar jangka pendek," tandasnya. (Try/AntE-1)