Dua Rute Tol Laut Mulai Beroperasi

DUA rute infrastruktur maritim tol laut sudah berjalan, yaitu rute Surabaya-Makassar dan rute Sorong-Waisai, Papua. Selanjutnya, pemerintah akan mengembangkan lebih banyak rute pendek. Direktur Transportasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bambang Prihartono mengemukakan itu di Kantor Bappenas, Jakarta, kemarin. "Itu sudah berjalan baik untuk pengiriman logistik dan penumpang, tetapi memang masih menggunakan kapal kecil," ungkapnya. Bambang menuturkan kedua rute tersebut sebelumnya sudah dioperasikan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Persero, tetapi belum sesuai dengan konsep tol laut. Terhitung sejak Februari 2015, lanjut Bambang, kedua rute dioperasikan Pelni dengan konsep tol laut.

Kapal yang melayani tol laut dalam dua rute itu berlayar mentransportasikan logistik dan penumpang, dua kali dalam satu hari. "Jadi sekarang sudah terjadwal, biasanya kan hanya karena ada pesanan." Pemerintah memulai pelayaran tol laut dengan mengembangkan jalur-jalur pendek, khususnya di Indonesia Timur. Itu sambil menunggu realisasi pengembangan 24 pelabuhan tol laut. Sebanyak 23 pelabuhan di antaranya merupakan pengembangan pelabuhan yang sudah ada. Satu sisanya merupakan pelabuhan baru yang terletak di Sorong, Papua. Bambang mengatakan jika melihat dari konsep awal yang disusun Bappenas, kebutuhan investasi untuk pengembangan tol laut mencapai Rp700 triliun.

Di kesempatan terpisah, pengamat kemaritiman Thamrin School of Climate Change and Sustainability Alan F Koropitan mengingatkan pemerintah agar sekaligus menerapkan konsep pelabuhan ramah lingkungan atau clean port.
Namun, manajemen pelabuhan I yang masih tumpang-tindih membuat konsep itu lebih sulit terealisasi. "Kalau mau, biar wewenangnya jelas, kasih saja ke satu pihak, Pelindo, misalnya. Jadi bisa terpenuhi aspek-aspek yang dibutuhkan," ujar Alan, dalam diskusi di Jakarta, kemarin. Anggota Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Syafrudin menambahkan implementasi clean port bisa memangkas 20% penggunaan bahan bakar. Sejauh ini belum ada pelabuhan di Indonesia yang menggunakan konsep tersebut. "Tanjung Priok itu kapal yang kotor saja masih diterima, padahal di Tiongkok, Hong Kong atau Singapura sudah nolak," cetus Ahmad.

Kritik
Ketua Umum Indonesia National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto mengkritik penangkapan kapal kargo KM Pulau Nunukan milik PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) oleh petugas TNI Angkatan Laut dan petugas Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Menurut Carmelita, kapal berkapasitas 400 kontainer itu memiliki dokumen dari perusahaan forwarding. "Kapal tersebut berbendera Indonesia, berdokumen lengkap, dan muatannya juga memiliki dokumen," ujarnya di Jakarta, kemarin. Penangkapan itu dipandang sebagai preseden buruk di tengah upaya pemerintah mengembangkan tol laut.