Fleksibilitas Mutlak Dibutuhkan

PT Adaro Indonesia Tbk bersama mitra kerjanya, yakni PT Pertamina, PT Pama Persada, PT Bukit Makmur Mandiri Utama, dan PT Saptaindra Sejati, mendeklarasikan komitmen peningkatan transaksi rupiah dalam seluruh proses perdagangan yang dilakukan.
Presiden Direktur Adaro Garibaldi Thohir mengungkapkan langkah tersebut merupakan murni inisiatif para pelaku usaha di tengah posisi dolar Amerika Serikat yang masih menguat pada saat ini.

“Kami semua sepakat, seluruh pembayaran dengan para mitra, yang sebelumnya dilakukan dengan dolar AS, sekarang harus dalam bentuk rupiah,” ujar Garibaldi di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta,  Rabu (3/10).

Ia memproyeksikan nilai transaksi yang akan terhimpun dengan empat mitra utama itu akan lebih dari Rp25 triliun atau US$1,7 miliar setahun.

Selama ini transaksi dengan Pertamina telah dijalankan dalam rupiah. “Sekarang kami ingin terapkan kebijakan ini lebih luas lagi bersama lebih banyak mitra strategis,” tandasnya.

Menteri Keuangan Sri ­Mulyani Indrawati menyambut baik inisiatif yang dilakukan Adaro bersama empat mitranya. Ani, begitu sapaan akrabnya, mengatakan sudah semestinya berbagai transaksi yang murni dilakukan antarpelaku usaha di Indonesia dilakukan dalam bentuk mata uang dalam negeri.

Kendati demikian, beberapa eksportir tidak dimungkiri masih akan membutuhkan mata uang asing itu untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam rangka pembayaran transaksi dengan pelaku usaha mancanegara.
“Itu tetap kita hormati secara penuh. BI juga mengatakan hal itu penting untuk menjaga kepercayaan pasar terhadap Indonesia,” tuturnya.

Pada intinya, kebijakan dan ­upaya yang bersifat fleksibel sangat dibutuhkan dalam menghadapi dinamika perekonomian global. Situasi yang tidak menentu dalam beberapa waktu terakhir, lanjut Ani, membuat pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat harus melakukan berbagai penyesuaian. Salah satunya seperti yang dilakukan Adaro Indonesia dan empat mitra kerjanya.

“Penyesuaian dan fleksibilitas adalah inti dari keseluruhan cara untuk tetap dapat mengelola ekonomi yang baik di tengah dinamika yang meningkat. Kalau kita lihat dari sisi harga minyak, moneter, fiskal, perdagangan, ­semua itu menggambarkan dinamika sedang terjadi dalam level global,” paparnya.

Berbagai perubahan itu tidak perlu disikapi dengan kepanikan yang berlebih. Hanya perlu sedikit sentuhan penyesuaian yang bersifat fleksibel, ia yakin semua bisa ditangani dengan baik.

“Kami, bersama BI dan Kemenko Perekonomian, terus memperbaiki koalisi untuk memberikan insentif bagi para eksportir yang mengonversikan devisa hasil ekspor (DHE). Sekarang sedang dalam pembahasan final terkait insentif dalam bentuk pengurangan PPh dari bunga yang diperoleh,” jelasnya.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah (PP) untuk membuat devisa hasil ekspor masuk Indonesia tanpa bertentangan dengan Undang-Undang Lalu Lintas Devisa.

“Segera, bisa dalam seminggu atau dua minggu ke depan,” ujar Iskandar di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. (Try/E-1)