SMI Bantu Bangun Infrastruktur

PERAN Infrastruktur, baik itu jalan, jembatan, maupun rumah sakit, amat vital untuk menunjang perekonomian suatu kawasan atau daerah. PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai perusahan pembiayan infrastruktur mendorong untuk lebih banyak membiayai proyek sarana dan prasarana di daerah.

Pasalnya, anggaran dan pendapatan daerah (APBD) kerap tidak cukup membiayai pembangunan fisik fasilitas sosial seperti rumah sakit (RS), sekolah, pasar, dan infrastruktur pariwisata, ataupun lembaga permasyarakatan.

Direktur Utama PT SMI Emma Sri Martini mengatakan pembiayaan infastruktur pemda masih terbilang sedikit. Hal itu disebabkan nilai pembiayaan mereka kecil sekitar Rp70 miliar-Rp300 miliar meski tercatat ada 150 pemda yang menggunakan SMI sebagai sumber pembiayaan. “Sudah ada pembayaran kembali dari komitmen sebelumnya sehingga posisi outstanding kurang lebih Rp1,4 triliun-Rp1,5 triliun,” jelas Emma di Kantor Media Indonesia,  Selasa (2/10).

Emma menambahkan, banyak pemda yang kesulitan membangun rumah sakit lantaran anggaran di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terbatas. Anggaran yang ada di Kemenkes pun dialokasikan untuk alat-alat kesehatan (alkes), bukan infrastruktur rumah sakit. Untuk infrastruktur bangunan harus dilakukan swadaya menggunakan APBD pemda.

Salah satu pemda yang melirik pembiayaan infrastruktur SMI ialah Jawa Barat. Emma mengatakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sempat tertarik dengan pembiayaan SMI. Namun, hal itu belum bisa terealisasi lantaran rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) belum selesai. “Belum sempat ngobrol lagi sejak jadi ­gubernur. Kayaknya untuk pembiayaan urban tranport dan urban infrastructure seperti sanitasi, manajemen limbah.”

Selain untuk rumah sakit, kata Emma, sejumlah pemda yang menggunakan pembiayaan SMI membutuhkan pembangunan konektivitas jalan antardesa.

Tahun ini SMI mengantongi offering letter tambahan dari 30 pemda senilai Rp9,7 ­triliun. Diharapkan, pembiayaan pemda bisa mempercepat pembangunan infrastruktur daerah.

Penelitian ADB
Peran infrastruktur memang penting. Sebuah makalah kerja terbaru yang dirilis Bank Pembangunan Asia (ADB), kemarin, mengungkapkan kekurangan infrastruktur berkualitas dapat mengancam kemajuan Asia Selatan. Penelitian itu menyebutkan, untuk mempertahankan pertumbuhan dan menghadapi ancaman perubahan iklim, negara-negara di Asia Selatan perlu menginvestasikan hampir 9% dari produk domestik bruto (PDB) untuk infrastruktur hingga 2030.

“Kecuali mengambil langkah-langkah yang mendesak, infrastruktur Asia Selatan yang ada dapat segera terbukti menjadi penghalang dalam mempertahankan momentum pertumbuhan dan mengatasi kemiskinan serta ketidaksetaraan,” kata makalah tersebut. Pada akses listrik, Asia Selatan tertinggal dari Asia Tenggara dan Asia Timur.

Sebagai contoh, hanya 60% populasi di Bangladesh dan 80% di India memiliki akses ke listrik. Bandingkan dengan hampir seluruh penduduk seperti di Tiongkok, Thailand, dan Vietnam. (AFP/E-2)