Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH akan membawa enam proyek pembangunan infrastruktur ke perhelatan Rapat Tahunan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF)-Bank Dunia (World Bank/WB) yang akan digelar di Nusa Dua, Bali, dua pekan mendatang.
Proyek-proyek tersebut akan dijabarkan dan ditawarkan kepada para peserta acara. Bagi mereka yang berminat, nantinya bisa mengajukan kerja sama dengan skema blended financing.
Menteri Perhubugan Budi Karya Sumadi mengungkapkan enam proyek yang dimaksud adalah tiga light rail transit (LRT) di Surabaya, Bandung, dan Medan, dua proyek perluasan Bandara Kuala Namu, Medan dan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid alias Bandara Internasional, Lombok serta Pelabuhan Kuala Tanjung.
Ia mengatakan, pengerjaan proyek-proyek strategis itu ditawarkan kepada pihak swasta asing lantaran membutuhkan biaya yang sangat besar.
"Tetapi itu bukan dijual, loh. Hanya kerja sama konsesi. Mereka bisa sebagai operator dan sebagainya," ujar Budi Karya di Jakarta, Kamis (28/9) malam.
Diproyeksikan, untuk membangun satu LRT di setiap wilayah membutuhkan biaya rata-rata Rp5-10 triliun. Sedangkan, dibutuhkan maksimal Rp6 triliun untuk proyek perluasan setiap bandara dan Rp5 triliun untuk pembangunan pelabuhan.
Budi menambahkan, di dalam agenda pertemuan IMF-WB, pemerintah tidak akan membuka lelang untuk enam proyek tersebut.
"Di sana kita show saja. Menawarkan. Kita bangun sentimen positif kepada pasar," tandasnya. (OL-3)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved