Pemerintah Dukung Sektor Pariwisata

PEMERINTAH memberi dukungan seoptimal mungkin untuk mengembangkan sektor pariwisata. Mulai pembangunan infrastruktur hingga pemberian kredit usaha rakyat (KUR) pariwisata.

"Ini periode kita memerlukan pariwi-sata dan devisa. Pemerintah sudah melakukan dukungan seoptimal mungkin melalui pembangunan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan pembiayaan kecil," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam Rakornas Pariwisata Kementerian Pariwisata dengan tema Pembiayaan pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas di Jakarta, kemarin.

KUR pariwisata diberikan untuk kegiatan usaha produktif yang mendukung usaha pariwisata di 10 destinasi prioritas dan 88 kawasan strategis pariwisata nasional dengan plafon kredit sesuai dengan kebutuhan usaha mereka.

KUR sektor pariwisata dapat diberikan kepada individu atau kelompok usaha dengan suku bunga 7% efektif per tahun.

KUR pariwisata dibagi menjadi mikro dan kecil. Batas maksimum kredit untuk KUR mikro ialah Rp25 juta, sementara KUR kecil di atas Rp25 juta sampai Rp500 juta. "Jumlah kredit untuk KUR kecil dengan plafon Rp500 juta mestinya cukup memadai untuk berjualan makanan dan minuman atau untuk homestay yang standarnya lebih bersih," kata Darmin.

Ia juga menjelaskan subsidi bunga KUR diberikan APBN senilai Rp11 triliun. Terdapat 12 bidang usaha yang dapat memanfaatkan KUR, yaitu agen perja-lanan, sanggar seni, penyediaan makan-an minuman, jasa pramuwisata, jasa informasi pariwisata, dan wisata tirta.

Selain itu, KUR diperuntukkan pengelolaan tempat wisata, penyediaan akomodasi, jasa konsultan pariwisata, jasa transportasi pariwisata, industri kerajinan dan pusat oleh-oleh, serta penyelenggaraan MICE (meeting, incentive, convention, exhibition).

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pariwisata sebagai sektor multidimensi perlu didukung secara multidimensional dari semua pihak, termasuk swasta, dalam hal investasi dan pembiayaan. Tujuannya sektor pariwisata bisa berkembang pesat dan menjadi andalan dalam menghasilkan devisa sekaligus memperkuat neraca perdagangan Indonesia.

Oleh karena itu, menurutnya, pembangunan 10 destinasi prioritas pariwisata untuk mencapai target 20 juta kunjungan wisman harus didukung secara multidimensional oleh pemerintah dan swasta. "Target 20 juta wisatawan pada 2019 bukan hanya tugas Kemenpar, melainkan ialah target kita semua untuk menyukseskannya. Kemenkeu mendukung melalui berbagai channel policy yang kita punya. Semua instrumen dan policy keuangan ditujukan untuk mendukung pariwisata," katanya.