Wakil Presiden Soroti Krisis Ekonomi Global

WAKIL Presiden Jusuf Kalla memaparkan negara-negara berkembang saat ini menghadapi tantangan serius terkait dengan arus modal keluar dan depresiasi mata uang akibat situasi ekonomi global.

Kondisi tersebut berpengaruh negatif kepada prospek pertumbuhan dan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG) di negara-negara berkembang.

"Kita harus menemukan cara untuk mempersempit celah yang semakin berkembang," tutur Jusuf Kalla dalam pidatonya pada Pertemuan Tingkat Tinggi Dewan Ekonomi dan Sosial (Ecosoc) PBB tentang Pembiayaan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan di Ecosoc Chamber, Gedung PBB, New York, AS, Senin (24/9) waktu setempat.

Jusuf Kalla mengungkapkan anggaran negara tidak cukup untuk mewujudkan pembangunan jangka panjang di sebagian besar negara berkembang.

Indonesia, misalnya, membutuhkan sekitar US$460 miliar untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur dalam periode 2015-2019. "Kita butuh kerja sama dengan kalangan swasta," katanya.

Karena itu, Indonesia tak memiliki pilihan lain selain menciptakan dan mempertahankan iklim ekonomi kondusif guna diversifikasi dan peningkatan sumber daya keuangan.

"Pelajaran ini mungkin berharga dalam menyoroti perlunya negara berkembang mendiversifikasi sumber daya mereka untuk membiayai SDG," terang Kalla.

Untuk meningkatkan partisipasi investor domestik dan asing, pemerintah Indonesia, misalnya, membuat kebijakan dan kerangka hukum yang diperlukan seperti perpres untuk menjamin tingkat pengembalian tetap bagi investor.

Selain itu, Indonesia menciptakan model pembiayaan inovatif untuk pembangunan. Salah satunya dengan peluncuran peta jalan dalam mengembangkan potensi keuangan ekonomi Islam secara lebih lanjut.

Perang dagang AS-Tiongkok

Di sela rangkaian Sidang Ke-73 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa di New York, Wapres Kalla juga bertemu dengan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence dalam rangka meningkatkan hubungan baik kedua negara.

"Tahun depan 70 tahun hubungan diplomatik dengan AS, maka kita akan meningkatkan hubungan RI-AS," ucap Kalla.

Di bidang perdagangan, misalnya, Indonesia berkesempatan untuk meningkatkan perdagangan di tengah perang dagang antara AS dan Tiongkok.

"Ini karena Indonesia tidak memiliki masalah perdagangan dengan AS," katanya.

Wapres Kalla juga mengungkapkan, pada sidang PBB kali ini pidato Presiden AS Donald Trump lebih baik dan komunikatif. "Pidato Trump jauh lebih tenang daripada biasanya," tutur Kalla dalam siaran persnya, kemarin.

Agenda Wapres Kalla lainnya di sela sidang PBB ialah pertemuan bilateral dengan Ratu Maxima dari Belanda yang juga menjabat Utusan PBB untuk Keuangan Inklusif.

Indonesia, menurut Wapres, telah menjalankan inklusi keuangan melalui berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah, seperti kredit usaha rakyat (KUR).

Selain itu, di Indonesia berkembang financial technology (fintech), perusahaan pembiayaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

"Kita sudah melaksanakannya dengan KUR, dengan kredit-kredit yang kecil, juga sudah mulai dengan fintech dan lainnya. Dia sangat senang dengan kemajuan yang sangat baik itu di Indonesia," tutur JK. (Ant/X-11)