Pemerintah Genjot Kawasan Industri Petrokimia

PEMERINTAH terus menggenjot daerah-daerah yang memiliki prospek untuk dijadikan sebagai wilayah industri. Salah satunya ialah Teluk Bintuni di Papua Barat yang terdapat cadangan gas bumi mencapai 23,7 triliun kaki kubik (tcf) dan berpotensi menjadi kawas­an industri petrokimia.

“Di wilayah itu terdapat sumber daya alam potensial. Pabrik petrokimia di kawasan industri Teluk Bintuni akan menjadi salah satu sumber penghasilan daerah dan anchor pertumbuhan pabrik-pabrik downstream lain,” ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto dalam acara Market Sounding Pengembangan Kawasan Industri Petrokimia di Teluk Bintuni, di Jakarta, Senin (24/9).

Ia mengatakan kawasan industri Teluk Bintuni difokuskan untuk pengembangan industri petrokimia. Apalagi, proyek itu menjadi proyek strategis nasional yang dapat memacu pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan industri di luar Jawa sehingga terjadi pemerataan ekonomi.

Berdasarkan analisis supply and demand, metanol ialah produk yang layak untuk jadi anchor industry tahap pertama. Kebutuhan metanol di Indonesia pada 2021 diprediksi mencapai 871 ribu ton. Saat ini pasokan metanol hanya dari produksi PT Kaltim Methanol Indonesia sebesar 330 ribu ton per tahun.

“Selain untuk kebutuhan domestik, pemilihan metanol sebagai anchor industry juga mempertimbangkan potensi metanol sebagai produk turunan seperti polyethylene  atau polipropilen, dimetil eter, dan methyl tertiary-butyl ether,” kata Airlangga.

Rencana pengembangan awal kawasan industri Teluk Bintuni ialah seluas 50 ha dari 200 ha lahan yang akan dibebaskan. Dari luas 50 ha, akan dikembangkan anchor industry berupa pabrik metanol dengan dukungan ketersediaan gas oleh BP Tangguh tahap I sebesar 90 mmscfd pada 2021 dan tahap II sebesar 90 mmscfd pada 2026.

Sisa cadangan lahan dapat digunakan untuk tahap III sebesar 176 mmscfd dari Genting Oil dan potensi industri lainnya yang bisa dikembangkan. Nilai total capex pengembangan kawasan industri itu diperkirakan Rp1,7 triliun.

Guna mempercepat­ pembangunan, pemerintah akan melakukan skema kerja sama dengan badan usaha. “Dengan market sounding, pemerintah melakukan sosialisasi dan menarik minat investor untuk akselerasi pembangunan kawasan industri petrokimia di Teluk Bintuni.” (Gan/E-3)