Per Agustus 2018, Utang Pemerintah Capai Rp4.363,19 Triliun

KEMENTERIAN Keuangan mencatat, posisi total utang pemerintah pusat hingga akhir Agustus 2018 berjumlah Rp4.363,19 triliun.

"Posisi utang pemerintah pusat per akhir Agustus 2018 sebesar Rp4.363,19 triliun atau sebesar 30,3% dari PDB (produk domestik bruto)," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Luky Alfirman, di Jakarta, Jumat (21/9).

Persentase tersebut masih jauh di bawah batas 60% terhadap PDB sebagaimana ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003. Posisi utang Rp4.363,19 triliun tersebut terdiri dari pinjaman sebesar Rp821,3 triliun dengan komposisi 18,82% dari total outstanding dan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp3.541,89 triliun (81,18%).

Komposisi pinjaman dalam total utang pemerintah terdiri atas pinjaman luar negeri Rp815,05 triliun dan pinjaman dalam negeri Rp6,25 triliun.

Sementara itu, untuk komposisi SBN terdiri atas surat berharga negara denominasi rupiah Rp2.499,44 triliun dan SBN valas Rp1.042,46 triliun. Total posisi utang untuk SBN bedenominasi rupiah yang lebih besar jika dibandingkan dengan SBN yang berdenominasi valuta asing membuat risiko fluktuasi nilai rupiah terhadap posisi utang pemerintah dapat diminimalkan.

Utang pemerintah yang mengalami kenaikan salah satunya disebabkan faktor eksternal seperti penurunan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang asing lainnya, terutama dolar AS.

Di sisi lain, surat berharga syariah negara (sukuk) juga mengalami kenaikan karena semakin banyak kementerian dan lembaga yang melihat potensi dan menggunakan Sukuk Negara sebagai salah satu sumber pembiayaan proyek.

Selain faktor eksternal, pertumbuhan utang pemerintah juga disebabkan oleh dijalankannya strategi front loading yang dilakukan pemerintah dengan menarik pembiayaan di awal pada saat suku bunga di pasar masih rendah sebelum kenaikan Fed Fund Rate yang direncanakan akan beberapa kali di tahun ini, sehingga beban utang dapat semakin minimal.

Strategi front loading yang diterapkan pemerintah serta pertumbuhan SBN berdenominasi rupiah memperlihatkan bahwa kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia masih cukup tinggi. (OL-1)