Kapasitas Fiskal dan Kualitas SDM Tantangan Percepatan Infrastruktur

MINAT investor terhadap infrastruktur di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama persoalan pengurangan risiko proyek, terbatasnya kapasitas fiskal daerah dan pusat, serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang infrastruktur.

Proyek-proyek besar masih harus meyakinkan para investor potensial, serta dilakukannya perbaikan kapasitas kelembagaan, peraturan dan pengamanan terhadap ekonomi biaya tinggi untuk memfasilitasi pelaksanaan proyek dan pengoperasian aset serta pemeliharaan baik di tingkat nasional maupun pemerintah daerah.

Hal ini menjadi topik bahasan ratusan praktisi dan pebisnis serta investor dalam dan luar negeri, dalam dialog dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro pada acara Deloitte Infrastructure CEO Forum 2018 di Grand Hyatt Jakarta, Kamis (20/9).

Para pemangku kepentingan dalam forum ini sekaligus membahas berbagai isu strategis yang akan disampaikan kepada pemerintah dan para pemimpin regional, yang akan berkumpul di Bali, Oktober mendatang, dalam rangka International Monetary Fund (IMF) dan World Bank Group Annual Meeting.

Isu pembiayaan, kesiapan SDM serta manajemen kerja sama Pemerintah dan badan usaha menjadi penentu terpenuhinya kebutuhan percepatan dan perluasan infrastruktur prioritas, termasuk infrastruktur perkotaan seperti sistem angkutan cepat massal (mass rapid transit system), air, konektivitas pelabuhan, jalan, energi, serta infrastruktur sosial, seperti rumah sakit.

Claudia Lauw Lie Hoeng, Country Leader Deloitte Indonesia, menegaskan komitmen perusahaannya di Indonesia.

“Sebagai firma layanan jasa profesi keuangan terbesar di dunia, Deloitte mempertemukan para pemimpin bisnis, investor, pakar industri, kontraktor, dan sponsor proyek untuk membahas solusi inovatif serta mencakup berbagai pembahasan mendalam mengenai tren makroekonomi di Indonesia maupun kawasan regional," ujarnya.

Pada 2016-2030, kawasan Asia akan membutuhkan lebih dari US$22,6 triliun dan kawasan ASEAN akan membutuhkan sekitar US$2,8 triliun. Kebutuhan tersebut mencakup pembangunan infrastruktur baru serta revitalisasi infrastruktur yang sudah ada.

Di saat yang sama, sebagai kawasan ekonomi terbesar di ASEAN, Indonesia memerlukan investasi sekitar US$511 miliar pada 2015-2019 untuk mengatasi berbagai tantangan infrastruktur dalam negeri. KPBU sebagai salah satu bentuk pembiayaan proyek, semakin menjadi tren di kalangan pemerintah baik daerah maupun pusat.

Country Head Deloitte Infrastructure and Capital Projects, Bernardus R Djonoputro, mengemukakan, pihaknya dengan pengalamannya sebagai penasihat keuangan dalam berbagai proyek penting Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) seperti transportasi perkotaan, pelabuhan dan zona ekonomi khusus, berinisiatif untuk melaksanakan forum tahunan ini.

“Menjelang perhelatan IMF dan World Bank Group Meeting di Bali bulan depan, forum ini menjadi bagian komitmen kuat kami untuk mengadvokasi KPBU, dan membahas bersama strategi dalam pelaksanaan KPBU. Indonesia perlu fokus pada persiapan proyek, memahami tren yang berkaitan dengan pembiayaan proyek infrastruktur, peluang, kendala, peraturan yang memiliki kaitan langsung dengan investasi infrastruktur," tambah Bernardus.

Acara dialog infrastruktur ini merupakan forum terkemuka di Indonesia, dan diharapkan menjadi platform yang berkelanjutan, yang mana pemerintah dan sektor swasta dapat bersama-sama mendiskusikan berbagai solusi berkelanjutan yang menjadi salah satu pembahasan strategis dalam pertemuan IMF-Bank Dunia nanti. (RO/OL-1)