Tekan Biaya di Pelabuhan

LAPORAN Bank Dunia tentang indeks kinerja logistik pada 2014 menempatkan Indonesia pada posisi ke-53, dengan biaya logistik 24,6% dari produk domestik bruto (PDB). Tingginya biaya dipicu sejumlah faktor, yakni fasilitas pelabuhan, kedalaman laut, dan muatan balik. Program pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla yang menitikberatkan pembangunan pada sektor kemaritiman diapresiasi pelaku usaha. Mereka menekankan pengembangan, perbaikan, dan pembangunan pelabuhan untuk menekan biaya logistik di Tanah Air. Direktur Utama PT Kamadjaja Logistics Ivan Kamadjaja meminta pemerintah mengeksekusi rencana yang dinilai mendukung sektor kemaritiman. "Pembangunan infrastruktur membutuhkan dua hingga tiga tahun," katanya dalam diskusi Pembenahan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) untuk Menekan Biaya Logistik, di Audiotorium Gedung Bina Manajemen B PPM, Jakarta, kemarin.

Di samping pengembangan, perbaikan, dan pembangunan pelabuhan, ia mengatakan pemangku kepentingan (stakeholder) di pelabuhan juga harus melakukan koordinasi. Menurutnya, saat ini antarlini di pelabuhan masih mengutamakan ego sektoral.  Untuk muatan balik, menurutnya, pemerintah perlu mengembangkan kawasan konsumtif menjadi daerah produsen. Hal itu bertujuan untuk mengoptimalkan muat-an balik kapal. "Selama ini tingginya biaya logistik disebabkan kapal yang kembali alam keadaan kosong, sementara kondisinya penuh ketika berangkat," ujarnya.

Bendera Indonesia
Direktur Utama PT Djakarta Lyod Arham Thorik menambahkan, BUMN itu membutuhkan kepastian kargo yang diangkut sebab kapal yang menganggur (idle) hanya menambah pengeluaran perusahaan. Ia menyayangkan belum ada kebijakan yang mendorong pemanfaatan kapal berbendera Indonesia untuk mengangkut kargo, baik kegiatan ekspor maupun impor. "Notabene hasil bumi Indonesia diekspor menggunakan kapal asing," katanya. Untuk itu, Djakarta Lyod meminta keberpihakan bagi pelayaran Indonesia. Apalagi pemerintah menganggarkan sejumlah dana untuk pembangunan ataupun pengembangan infrastruktur. Itu seharusnya menjadi peluang bagi perusahaan lokal. "Kalau itu menggunakan kapal Indonesia, keuntungan tidak hanya bagi perusahaan shiping, tapi juga dinikmati perusahaan asuransi dan agency, juga ada penerimaan pajak," ungkap Arham.

Ketersediaan kargo akan berdampak pada pengadaan kapal. Menurutnya, pada sektor shipping, lembaga keuangan bank dan nonbank mengklasifikasikan pelayaran sebagai bisnis berisiko tinggi (high risk). "Otomatis berpengaruh ke ongkos angkut." Lebih jauh, Direktur Utama PT Indonesia Logistics Community Services (ILCS) Tri Gunadi menuturkan infrastruktur dasar di pelabuhan harus dituntaskan untuk menjadi akselerator. Setelah infrastruktur dasar pelabuhan baik, baru dikembangkan lini TIK. Pemanfaatan TIK akan membantu pada pertukaran data bagi perusahaan pelayaran. "Teknologi, tambahnya, juga akan mengurangi pertemuan. Artinya probabilitas tindak pidana korupsi bisa turun di pelabuhan yang menekan biaya logistik."