Pertamina Kelola Blok Migas yang tidak Diminati Swasta

DIREKTUR Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Djoko Siswanto membeberkan sejumlah strategi pemerintah untuk mengatasi defisit neraca sektor migas.

“Strateginya, setidaknya ada empat yang tengah dipersiapkan,” ujar dia di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta,  Kamis (20/9).

Pertama ialah mengenai kebijakan penggunaan campuran biodiesel B20 di setiap SPBU Pertamina. Kedua, membeli crude bagian kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

“Kalau B20 sukses, kita tidak akan mengeluarkan dolar untuk membeli (impor) kan, begitu pula bagian KKKS,” jelasnya.

Selanjutnya, langkah yang ketiga ialah memaksimalkan penggunaan produk dan jasa dalam negeri (TKDN) dalam setiap pengembangan proyek migas.

“Saya punya rencana untuk menugaskan kepada Pertamina (untuk mengelola blok migas) yang ditutup dan enggak laku,” kata Djoko.

Menurut dia, aturan hukumnya tengah dikaji supaya segera bisa digunakan sebagai landasan bagi Pertamina untuk mengelola blok tersebut.

Terkait dengan pendanaannya, kata dia, pemerintah sudah mengalokasikannya. Pertamina juga akan diperbolehkan menggunakan uang komitmen kerja pasti (KKP) untuk blok eksplorasi tersebut.

Untuk langkah yang terakhir dalam upaya mengatasi defisit di sektor migas, menurut Djoko, ialah dengan menerapkan letter of credit (LC). Artinya, semua perusahaan yang akan membeli produk di bidang energi, baik itu batu bara maupun yang lainnya harus membayar dengan memakai LC dalam negeri.

“Yang buka LC di luar negeri, kita pindahkan ke dalam negeri sehingga kita akan banyak masuk uang dolar,” katanya.

Hingga triwulan kedua 2018, penerimaan negara dari lifting migas mencapai US$6,57 miliar. Sementara itu, nilai ekspor mencapai US$5,89 miliar dan impor migas US$12,73 miliar. (Cah/E-2)