K/L dan Pemda Diarahkan Meraih Devisa

PEMERINTAH meminta komitmen seluruh pihak untuk bisa  meningkatkan penerimaan devisa guna memperkecil defisit neraca pembayaran Indonesia ditengah sentimen perang dagang yang memuncak.  

Menteri Keuangan Sri Mul­yani meminta kepada kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintahan daerah agar menggunakan APBN/APBD untuk memperbaiki aktivitas yang bisa menghasilkan devisa di dalam negeri.

“Kami harap seluruh kementerian, lembaga, dan jajaran daerah betul-betul menggunakan APBN untuk memperbaiki aktivitas yang bisa menghasilkan devisa di dalam negeri,” kata Sri di Aula Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/9).

Selain meningkatkan devisa negara, ia meminta kepada K/L dan pemda untuk menggunakan APBN/APBD untuk memperkuat perekonomian Indonesia, memperbaiki kinerja ekspor, dan memperkuat industri dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor.

“Kita semua bisa bekerja sama secara baik apabila seluruh K/L bekerja secara erat dengan pemda. Saya harap para pemimpin kepala daerah memikirkan bagaimana dae­rah mereka menjadi yang surplus devisa karena itu akan meningkatkan ketahanan ekonomi nasional,” Sri menambahkan.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pihaknya bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan terus memonitor kegiatan para eksportir.

“Kita akan meminta agar suplai dolar tidak hanya direpatriasi, tapi juga digunakan sebagai supply dari devisa di dalam negeri sehingga transaksi bisa seimbang antara supply dan demand,” katanya.

Pihaknya telah melakukan persuasi ke perusahaan pertambangan agar transaksi yang di dalam negeri dalam bentuk dolar bisa dikonversi ke rupiah.

Kementerian Badan Usaha Milik negara (BUMN) memproyeksikan dapat menarik devisa US$5 miliar dari ekspor yang dilakukan BUMN tahun ini.

“BUMN tidak hanya melakukan substitusi impor, tapi juga banyak melakukan ekspor,” ujar Menteri Rini Soemarno di Bontang. (Nur/E-1)