Polemik Impor Beras, Mendag: Sudah Cukup Penjelasan Menko Perekonomian

PERDEBATAN mengenai impor beras masih terus menjadi pembahasan. Presiden Joko Widodo pun telah merespon perdebatan tersebut. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita pun enggan menanggapi kembali polemik mengenai impor beras.

"Penjelasan dari Pak Menko (Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution)," kata Enggar usai Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/9).

Sebelumnya, Darmin telah meminta agar masalah impor beras tidak menjadi perdebatan. Ia pun menjelaskan bahwa impor beras yang dilakukan pemerintah sudah melalui pembahasan yang matang.

"Saya agak heran juga bahwa yang diributkan impor dihubungkan dengan gudang yang penuh. Itu penuh karena impor," kata Darmin saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (19/9).

Ia pun kemudian menjelaskan bahwa di kuartal ketiga tahun 2017 harga beras mulai naik. Merespons itu, pemerintah pun intens menggelar rapat. Saat itu, stok bulog berada pada posisi 978 ribu ton. Jumlah tersebut terbilang sedikit. Pasalnya, stok bulog normalnya hingga 2 juta ton.

"Tapi karena masih berdebat terus, ada yang bilang produksinya bagus nanti, berlarut lah, sampai kita rapat berikutnya 15 Januari. Waktu itu kita cek, yang tadinya stoknya 978 ribu ton, itu tinggal 903 ribu. Itu berarti dalam 10 hari berkurang 75 ribu ton, karena apa? Karena harus operasi pasar, karena harga naik," tuturnya.

Harga beras medium saat itu adalah Rp 11.300 yang normalnya Rp 9.450. Sementara itu, panen raya masih jatuh pada bulan Maret atau April. "Tapi waktu itu ada yang mengatakan ini produksinya nanti banyak, Januari itu 2,5 juta ton beras, Februari 4,7 juta ton, Maret 6,5 juta ton. Total 13,7 juta ton. Banyak dong kalau segitu?" jelasnya.

Lantaran stok beras di bulog saat itu hanya 903 ribu ton, pemerintah kemudian memutuskan impor beras sebanyak 500 ribu ton. "Karena apa? Karena kalau dia makin turun, digoreng sama pedagang, kita ngga akan kuat, jangan mengira 903 ribu itu banyak.

Konsumsi kita sebulan itu ada yang bilang 2,4 juta ton, ada yang bilang 2,3 juta ton," katanya.

Pemerintah, sambungnya, kembali menggelar rapat untuk membahas ketersediaan stok beras pada 19 Maret. Saat itu, stok beras hanya 590 ribu ton baik stok beras medium maupun premium. Impor beras sebanyak 500 ribu ton ternyata tidak masuk pada batas waktu yang ditentukan pada akhir Februari. "Kenapa ngga masuk? Karena mereka juga panennya Maret," ucapnya.

Pada 28 Maret, pemerintah kembali menggelar rapat. Saat itu, stok beras naik sedikit menjadi 649 ribu. Sementara, semula produksi beras diperkirakan sebanyak 6,5 juta ton. "Itu panen raya mau habis. Siapa yang percaya bahwa ini akan beres-beres saja? Sehingga kita putuskan impor 1 juta ton. Harga saat itu Rp 11.036. Medium loh ini. Berarti impornya berapa? 2 juta," katanya.

Dalam rapat yang digelar pada Agustus, terang Darmin stok beras di Bulog sebanyak 2,2 juta ton. Angka tersebut pun sudah termasuk beras impor yang masuk sebanyak 1,4 juta ton. "Kalau ngga ada impor, isi (gudang Bulog) 800 ribu sehingga menurut saya ini ngga perlu digaduhi. Gudang penuh karena impor juga. Kalau tidak ada impor, repot kita. Jadi, itu sudah dengan pertimbangan matang walaupun Kementerian terkait bilang 3 bulan produksinya 13,7 juta," terangnya.

Lebih lanjut, Darmin menekankan bahwa hanya ada dua lembaga yang memegang data produksi beras, yakni Kementerian Pertanian dan BPS. Terkait data Kementan yang meleset, Darmin pun mengakuinya. Data tersebut meleset setiap tahun. Ia pun mengaku sudah meminta Kementan untuk memperbaikinya. "Tapi keluar lagi itu," pungkasnya. (OL-4)