Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Anggaran DPR dan pemerintah sepakat menetapkam target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari enam kementerian/lembaga (K/L) dan Badan Layanan Umum (BLU). Angka yang disepakati ialah Rp103,7 triliun untuk tahun 2019.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, keenam K/L tersebut ialah Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisan, Kementeristekdikti, Kementerian Perhubungan, Kementerian ATR, Kementerian Hukum dan HAM.
"Semuanya merupakan instansi di bawah kementerian yang ditugasi memberikan layanan tapi tidak dituntut mencari profit," ujar Suahasil, seusai rapat bersama Badan Anggaran DPR, di Jakarta, Kamis (20/9).
Ia mengatakan, arah kebijakan umum di 6 kementerian tersebut meliputi peningkatan layanan, penyesuaian tarif, pertimbangkan dari daya beli masyarakat, perluasan IT, dan tata kelola.
Kementerian Kominfo menjadi kementerian dengan PNBP terbesar sebesar Rp19,17 triliun. Diikuti dengan Kemenristek Dikti Rp10,42 triliun, dan Kepolisian RI Rp11,79 triliun.
Selanjutnya ialah Kementerian ATR/BPN Rp2,36 triliun, Kementerian Hukum dan HAM Rp3,4 triliun, Kementerian Perhubungan: Rp8,65 triliun, dan Pendapatan BLU Rp47,88 triliun. (OL-3)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved