Pemerintah Lelang Blok West Kampar

PEMERINTAH akan melelang pengelolaan blok minyak dan gas ­(migas) West Kampar di Provinsi Riau. Pasalnya pengelola sebelumnya, PT Sumatera Persada Energi (SPE), telah diputus kontrak karena dianggap tak mampu.

Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengungkapkan keputusan pemutusan izin pengelolaan tersebut dilakukan pada 15 Agustus 2018 melalui surat keputusan 2974/12/MEM.M/2018. Landasannya bukan hanya kinerja yang buruk, melainkan juga kondisi keuangan PT SPE yang tak mumpuni bahkan pailit.

“Saat ini operator kerja sama (PT SPE) pailit dan terdapat utang Rp1,3 triliun. Tapi ini kan masih mau diverifikasi ya. Utang sama pihak ketiga, gaji juga belum dibayar,” terang Djoko. Mengenai persoalan utang SPE, kata dia, akan ditangani SKK Migas.

Djoko mengungkapkan kontrak PT SPE di West Kampar seharusnya ­berakhir di 2035, tetapi terpaksa diakhiri karena dianggap tak mumpuni. “Jadi kita lelang. Sama seperti blok Selat Panjang (di Riau) dari Maret sudah setop produksi mereka.”  

Ia mengatakan PT SPE masih bisa mengikuti lelang West Kampar. Akan tetapi, kondisi keuangan mereka sepertinya tidak memungkinkan untuk memenuhi persyaratan dari segi kesehatan finansial.

Tentang blok West Kampar itu, menurut Djoko, cadangan minyak mentahnya cukup kaya, yakni mencapai 8 juta barel, tetapi tak mampu dioptimalkan. “Prospeknya ada 20 lead, totalnya 4 miliar barel, ini potensi besar,” terang Djoko.

Menurut dia, di bawah PT SPE yang sudah mengoperasikan 4 dari 6 sumur, produksi West Kampar tidak memuaskan. Cadangannya sangat kaya, tetapi tidak berbanding lurus dengan produksi.

“Total produksi terakhir 112.000 barel per hari doang tuh. Nah, produksi didiamkan saja. Ya sudah lelang sajalah, operatornya enggak serius,” tegasnya. (Cah/E-2)