Pelibatan Swasta di Infrastruktur Kurangi Beban Negara

UNTUK pengembangan pelabuhan di Indonesia sepanjang 2011-2030, peme­rintah membutuhkan biaya US$47,07 triliun. Lantaran keterba­tasan dana, pemerintah mendorong peran swasta untuk mewujudkan rencana tersebut.

Dalam diskusi di Jakarta, kemarin, Direktur Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan M Tohir menutur­kan, sebagaimana tercatat dalam rencana induk pelabuhan nasional (RIPN) sampai 2037, pengembangan itu meliputi 636 pelabuhan untuk melayani angkutan laut, 1.321 rencana lokasi pelabuhan, dan 55 terminal pelabuhan.

Menurut dia, porsi peran swasta dalam pembangunan atau pengembangan pelabuhan meningkat dari 57,4% pada periode 2011-2015, men­jadi 72% hingga 2030.

“Pembiayaan pemerintah itu terbatas. Sebelum 2015, anggaran pemerin­tah masih tinggi hingga mencapai 42,6%. Tetapi dalam jangka panjang porsinya terus berkurang menjadi 28% saja hingga 2030. Maka sisa 72%-nya nanti dari swasta untuk pe­ngem­bangan pelabuhan,” kata dia da­lam diskusi bertajuk Peran dan Nasib Investasi Swasta di Industri Ma­ritim dalam Upaya Peningkatan Kinerja Logistik Nasional tersebut.

Menurut dia, pemerintah menyiapkan tiga skema pembiayaan, yakni konsesi, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan kerja sama pemanfaatan aset barang milik negara (BMN). Kerja sama pemerintah dengan badan usaha pelabuhan (BUP) melalui skema konsesi meliputi proyek di 14 lokasi pelabuhan/terminal baru dan 4 pelabuhan/terminal existing dengan total investasi ku­­rang lebih Rp96,6 triliun.

Sementara itu, untuk skema KPBU, Tohir menuturkan ada 14 lokasi pelabuhan potensial yang tengah dikaji dengan pembiayaan tersebut. Dua diantaranya, yakni di Baubau, Sulawesi Tenggara, dan Anggrek, Gorontalo, akan dilelang pada 2019 mendatang. Pelabuhan Patimban, Jawa Barat, yang saat ini masuk tahap persiapan transaksi, juga masuk skema KPBU.

Kerja sama pemanfaat­an BMN meliputi 21 pelabuhan yang potensial untuk jenis kerja sama itu.
Dilelang Oktober

Mengenai Patimban, Kemenhub akan menggelar lelang untuk mencari operator dan pengelola pelabuhan yang terletak di Subang, Jawa Barat, pada Oktober 2018. “Lelangnya akhir September atau awal Oktober. Mudah-mudahan setelah pembangunan selesai paket satu ini, akhir September atau awal Oktober ini kita akan lelangkan,” kata Tohir.

Menurut dia, melalui skema KPBU ini sudah ada beberapa pihak yang menyatakan ketertarikan menjadi operator pelabuhan tersebut, salah satunya dari Jepang.

“Yang tertarik justru operator dari Jepang karena kawasan industri di sana banyak dari Jepang. Dari Indonesianya belum. Pelindo II sampai sejauh ini sangat berminat, tapi belum (ada keputusan),” katanya.

Direktur National Maritime Insti­tute (Namarin) Siswanto Rusdi menyatakan pelibatan swasta dalam pem­bangunan infrastruktur, terutama bidang maritim, berdampak positif karena negara bisa menghemat anggaran dan mendapatkan manfaat dari konsesi tersebut.

“Pelibatan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur maritim akan memberikan banyak manfaat. Satu sisi, untuk pembangunan, pemerintah tak perlu merogoh kocek besar. Di sisi lain, pemerintah akan mengantongi banyak setoran, dari konsesi hingga pajak,” ungkapnya. (E-2)