APINDO: Konsistensi Aturan Kunci Masuknya Investasi

PENANDATANGANAN MoU kerja sama di bidang ekonomi antara Indonesia - Korea Selatan senilai Rp 80 triliun yang meliputi berbagai sektor seperti energi, properti, mesin, teknologi, dan kosmetika saat kunjungan kerja presiden Joko Widodo ke Korea Selatan baru-baru ini disamput baik oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).

Menurut Ketua Umum APINDO, Hariyadi Sukamdani pihaknya menyambut baik penandatangan MoU tersebut karena akan berdampak pada perekonomian nasional, terutama soal kapasitas produksi nasional.

"Tentunya kapasitas produksi akan terpengaruh dan larinya ke nilai tambah ekonomi kita. MoU itu kan macam-macam isinya mulai infrastruktur sampai manufaktur, jadi akan berdampak positif," jelas Hariyadi saat dihubungi Media Indonesia, hari ini.

Meskipun begitu Hariyadi belum dapat mengkalkulasikan berapa besar dampak yang akan ditimbulkan terhadap perekonomian nasional.

"Itu ada rumusnya di ekonometrik, tapi yang jelas investasinya itu misalnya mengolah bahan baku yang ada di Indonesia menjadi suatu produk yang nilainya tinggi maka lonjakannya akan besar pada output PDB kita. Misalnya dari pasir silika diolah jadi panel-panel untuk tenaga surya itu nilainya tinggi sekali, dari pasir silika yang relatif sangat murah sampai menjadi suatu produk yang nilai tambahnya ribuan kali lipat," jelasnya.

Namun, menurut Hariyadi hal lain yang perlu diperhatikan dan menjadi intropeksi Pemerintah agar dapat menggaet investor lebih banyak adalah masalah konsistensi peraturan yang dibuat dan diterapkan.

"Yang paling penting kita harus punya konsistensi, kita mau apa? mau jadi negara yang punya manufaktur sendiri atau mau jadi negara penjual jasa? kita tidak pernah jelas soal itu," imbuh Hariyadi.

Dirinya mencontohkan, di bidang otomotif sudah banyak pabrikan yang melakukan investasi besar-besaran di Indonesia tetapi Pemerintah masih mengizinkan masuknya kendaraan yang bersifat CBU (Completely Build Up) atau yang diimpor secara utuh maupun CKD (Completely Knock Down) atau yang dirakit di Indonesia.

"Jadi kalau mau konsisten semuanya dilakukan berdasarkan Blueprint yang pasti. Contoh lagi soal pelabuhan Cilamaya, pihak Jepang sudah semangat membuat studinya tiba-tiba dibatalkan oleh Pemerintah dan dipindah ke Patimbang," tuturnya.

Ketidakkonsistenan tersebut diperparah dengan adanya perjanjian perdagangan bebas dengan banyak negara, hal tersebut akan membuat para investor dari banyak negara berpikir ulang untuk melakukan investasi di Indonesia.

"Kita punya perjanjian bebas dengan banyak negara maka jika tidak memiliki konsistensi mereka akan lebih memilih untuk mengekspor barangnya ketimbang harus investasi karena bea masuknya nol," tambah Hariyadi.

Hal-hal tersebut, menurut Hariyadi karena Indonesia masih sangat lemah dalam hal perencanaan jangka panjang yang cenderung berubah-ubah atau berhenti di tengah jalan.

"Kekonyolan-kekonyolan tersebut terjadi karena kita tidak punya GBHN (Garis Besar Haluan Negara) lagi serta rencana pembangunan 5 tahun atau 10 tahun kedepan. Jadinya setiap ganti presiden ganti selera tergantung siapa presidennya. Negara kita sangat lemah dalam hal perencanaan jangka panjang dan bisa terpotong-potong dalam perjalanannya tergantung penguasa," pungkas Hariyadi. (OL-4)