Keterlibatan Sektor Swasta Terus Didorong dalam Pemenuhan Target SDGs

MELALUI Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, Pemerintah Indonesia secara resmi meratifikasi komitmen bersama negara-negara di dunia yang disebut Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Artinya, segala lini pembangunan di Indonesia harus sejalan dengan ke 17 tujuan tersebut.

Karenanya, pemerintah juga berkomitmen melaksanakan agenda SDGs dengan mengintegrasikan 169 target SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Dari data Badan Dunia yang menangani Lingkungan Hidup (UNEP), dibutuhkan kurang lebih US$5–7 triliun per tahun untuk mendanai SDGs dan juga sekitar US$90 triliun terestimasi untuk mendukung tujuan dari Paris Agreement 15 tahun mendatang.

Atas dasar itu, bisnis memegang peran penting untuk bermain sebagai sumber dari investasi dan sebagai penggerak dari pengembangan teknologi dan inovasi, serta sebagai mesin dari pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan tenaga kerja.

Munculnya komitmen pemerintah terhadap SDGs kemudian merupakan dorongan kuat bagi para pelaku usaha untuk untuk bertranformasi lebih cepat dari 'business as usual' ke bisnis yang berkelanjutan.

SDGs dengan 241 indikatornya menawarkan sektor swasta sebuah kerangka kerja untuk mentranslasi kebutuhan dan ambisi global ke dalam solusi bisnis.

Untuk itu, Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD), asosiasi yang dipimpin oleh para CEO yang memiliki komitmen bersama dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, memfasilitasi sektor swasta melalui acara diskusi sekaligus peluncuran SDGs Working Group.

Kelompok kerja ini selanjutnya akan menjadi wadah bagi perusahaan untuk bekerja bersama mengejar pemenuhan target SDGs yang sudah menjadi komitmen pemerintah Indonesia. Dukungan swasta terhadap pemerintah juga disiratkan oleh President IBCSD, Shinta Kamdani, dalam diskusi di Jakarta, Kamis (6/9).

"Hari ini kita berkumpul untuk melihat bahwa sektor swasta dan pemerintah tidak lagi bekerja sendiri, tidak lagi bekerja dalam silo.

Kami (sebagai bisnis), pemerintah, dan masyarakat sipil akan bekerja sama untuk mendorong perubahan nilai yang diinginkan dan perubahan perilaku, untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Ini tanggung jawab yang umum, tetapi berbeda," ujar Shinta.

Acara diskusi dan peluncuran tersebut juga mendapat dukungan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia, Bambang Brodjonegoro, yang hadir sebagai pembicara kunci.

Turut hadir pula pembicara lainnya yang tidak kalah menarik, yaitu Kepala Sekretariat SDGs Nina Sardjunani, Pembina Filantropi Bisnis Indonesia untuk SDGs (FBI for SDGs) Erna Witoelar, President Director PT RAPP Sihol P Aritonang, serta President Director PT ERM Indonesia Willem de Jonge.

Kehadiran para narasumber tentunya menjadi kunci untuk kesuksesan acara peluncuran dan diskusi ini, serta kelancaran kinerja kelompok kerja besutan IBCSD ini ke depannya. (RO/OL-1)