Tahan Laju Impor, Pemerintah Segera Terbitkan PPh Baru

PEMERINTAH akan menaikkan tarif pajak penghasilan (PPh) impor guna menahan derasnya barang-barang masuk ke Indonesia.

"PMK (Peraturan Menteri Keuangan) PPh impor untuk 500 barang sudah selesai. Besok kita rilis," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani seusai menghadiri rapat membahas pelemahan rupiah yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Selasa (4/9).

Sri Mulyani tidak merinci mengenai komoditas apa saja yang terkena PPh impor. Namun ia menjamin komoditas yang terkena impor adalah barang konsumsi tersier.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, pembatasan impor adalah instrumen pemerintah dalam mengendalikan kebutuhan devisa. Terlebih, defisit transaksi berjalan yang kian besar akibat membengkaknya impor dianggap sebagai salah satu indikator yang membuat Indonesia rentan terhadap sentimen eksternal.

"Langkah yang bisa dilakukan dalam jangka sangat pendek adalah melakukan pengendalian dari sisi kebutuhan devisa. Makanya, kami bersama Mendag dan Menperin melihat komposisi dari komoditas yang selama ini diimpor namun nilai tambah ke perekonomian tidak banyak," jelasnya.

Hadir dalam rapat itu adalah Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan. Kemudian, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso serta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dan Direktur Utama PLN Sofyan Basir.

Sementara itu Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tidak bisa memberikan sanksi apabila masih ada pelaku industri yang lebih memilih mengimpor barang.

Di sisi lain, ia menyatakan bahwa kebijakan pembatasan impor turut berdampak pada proyek-proyek strategis pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong memperbanyak tingkat kandungan dalam negeri (TKDN).

"TKDN (di proyek infrastruktur transportasi) sekarang sudah 60%, ini yang akan saya manage nanti. Tapi kan ini butuh waktu, 12 bulan atau 24 bulan yang akan datang. Jadi, kita bisa me-manage itu dengan mendirikan pabrik rel untuk LRT dan MRT. Karena sekarang ini baja-bajanya masih impor semua," pungkasnya. (OL-7)