Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
HASIL audit keuangan BPJS Kesehatan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) saat ini tengah diteliti Kementerian Keuangan.
BPJS Kesehatan berharap bantuan keuangan dari pemerintah bisa cepat tersalurkan setelah hasil audit rampung dikaji Kementerian Keuangan.
"Kita sama-sama menunggu seperti apa hasilnya. Yang kita harapkan ke depan BPJS akan segera mendapat bantuan (dari pemerintah) sehingga mampu menyelesaikan kewajiban kepada rumah sakit," kata Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan, Budi Mohamad Arief, di Jakarta, Senin (3/9).
Pekan lalu, Menkeu Sri Mulyani mengatakan hasil audit BPKP tengah ditindaklanjuti. Hasil audit yang diterima terkait dengan keseluruhan tagihan dan pembayaran yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Dia mengatakan masih meneliti hasil audit. Audit bakal mengungkap defisit pembiayaan yang dialami BPJS.
Seperti diketahui, BPJS Kesehatan setiap tahun mengalami defisit pembiayaan (mismatch). Masalah itu ditengarai dipicu kecilnya iuran peserta yang diterima dibandingkan biaya layanan jaminan kesehatan yang dibayarkan.
Disinggung mengenai iuran peserta yang tak kunjung naik, Budi mengatakan sebagai pelaksana sistem jaminan sosial, BPJS siap menerapkan pengelolaan keuangan yang berkelanjutan sesuai tugasnya. Hanya saja, kewenangan itu memang bukan domain BPJS melainkan pemerintah.
"Pemerintah punya perhitungan tersendiri tentunya," ujarnya.(X-10)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved