Digitalisasi SPBU untuk Hindari Penyelewengan

PEMERINTAH, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), terus berupaya efisien, termasuk menghindari penyalahgunaan anggaran subsidi.

Salah satu caranya ialah dengan menerapkan digitalisasi di pompa bensin atau stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menegaskan semua pihak mesti menjaga keuangan negara. Itu bisa dilakukan dengan memastikan subsidi berjalan dengan tepat sasaran.

“Berapa kebutuhan BBM subsidi dan nonsubsidi masing-masing SPBU, apakah menyalurkan solar sesuai peruntukan dan dengan digitalisasi pompa bensin ini bisa kita lihat secara akurat. Pasalnya dalam RAPBN kita ada Rp150 triliun anggaran yang kita ajukan untuk ­energi. Cukup besar anggaran itu dan turunannya yang paling besar untuk di subsidi BBM dan yang paling dominan solar,” kata Arcandra saat menghadiri penandatanganan Sinergi Digitalisasi SPBU di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (31/8).

Ia menjelaskan program digitaliasi itu dapat menghapus data yang tidak akurat karena seluruh informasi tersedia secara utuh. Pemerintah sangat mendorong langkah itu segera terealisasi supaya mampu menghadirkan energi yang berkeadilan.
“Kita harapkan tahun depan sudah ada data dari di-gitalisasi ini,” tukasnya.

Penegasan senada disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Dia menekankan program digitalisasi pompa bensin PT Pertamina (persero) oleh PT Telkom Indonesia (persero) harus segera terealisasi. Pasalnya, ketika puluhan ribu SPBU Pertamina terpantau secara digital, penyeleweng-an BBM bersubsid bisa diminimalkan dan dapat menghindari kelangkaan pasokan.

“Tujuan utama digitalisasi SPBU ini untuk meningkatkan pelayanan Pertamina kepada konsumen. Penghitungan pendapatan dari penjualan BBM di setiap SPBU juga lebih cepat dan akurat. Digitalisasi SPBU juga dapat menjamin bahwa tak ada kecurangan dalam penyaluran BBM,” tegasnya. (Cah/E-2)