Kemitraan Pemerintah-Swasta Kunci Percepatan Pembangunan Infrastruktur

PERKEMBANGAN bidang infrastruktur di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara terus jadi perhatian investor global. Tantangan pembangunan infrastruktur Indonesia dalam perjalanannya untuk menjadi bagian dari 10 besar ekonomi global pada 2025 pun masih sangat besar.

Karena itu, diperlukan percepatan dan perluasan infrastruktur seperti sistem angkutan cepat massal, air, konektivitas pelabuhan, jalan, energi, serta infrastruktur sosial seperti rumah sakit.

Salah satu upaya untuk terus menggaungkan pentingnya pembangunan infrastruktur di Indonesia, Country Head Deloitte Infrastructure and Capital Projects Bernardus R Djonoputro mengatakan, pihaknya akan menggelar acara Deloitte Indonesia Infrastructure CEO Forum 2018 pada 20 September 2018 di Grand Hyatt Jakarta.

"Acara ini menghadirkan lebih kurang 500 investor atau mitra bisnis potensial untuk membahas prospek dan potensi yang terdapat dalam sektor infrastruktur di Indonesia. Nantinya di forum ini akan membahas dan menemukan solusi terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia," ungkap Bernardus melalui keterangannya di Jakarta, Rabu (29/8).

Bernardus menyampaikan isu-isu yang akan dibahas dalam acara ini antara lain kualitas persiapan proyek, kejelasan peraturan dan kepastian hukum, perbaikan kapasitas kelembagaan, dan pengamanan terhadap ekonomi biaya tinggi.

"Semua itu diperlukan untuk memfasilitasi pelaksanaan proyek dan pengoperasian aset serta pemeliharaan baik di tingkat nasional maupun pemerintah daerah,” tambahnya.

Bernardus menambahkan, strategi nyata dalam pelaksanaan kemitraan pemerintah dan swasta atau public private partnerships (PPP) sangat dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur di negara ini.

"Indonesia perlu fokus pada persiapan proyek, memahami tren yang berkaitan dengan pembiayaan proyek infrastruktur, peluang, kendala, peraturan yang memiliki kaitan langsung dengan investasi infrastruktur," kata dia.

Menurutnya, inisiatif Deloitte Indonesia Infrastructure CEO Forum 2018 juga merupakan jawaban atas kebutuhan yang mendesak untuk mempertemukan para pemimpin di sektor swasta dan pemerintah terkait ekosistem infrastuktur di Indonesia.

Dengan forum tersebut, kebijakan terkait infrastuktur di Indonesia dapat dibahas secara menyeluruh sehingga hambatan berbagai proyek infrastruktur saat ini dapat teratasi.

Berbagai strategi juga akan dibahas untuk memberi masukan daiam hal peiuang sektor, kesiapan fiskal, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) kepada pemerintah Indonesia sebagai rekomendasi untuk pertemuan International Monetary Fund dan World Bank Group di Bali pada Oktober mendatang.

"Dengan lebih dari Rp2.000 triliun yang dibutuhkan investor swasta untuk membangun infrastruktur hingga 2019, forum ini akan mempertemukan para pelaku dan pembuat kebijakan dalam dialog interaktif untuk pengembangan infrastruktur di masa depan,” ungkap Bernardus. (RO/OL-1)