Pemerintah Kebut Listriki NTT

PROVINSI Nusa Teng-gara Timur (NTT) menjadi daerah di Indonesia yang memi-liki rasio elektrifikasi terendah, yakni hanya 60,82%.

Rasio elektrifikasi NTT jauh di bawah rasio elektrifikasi nasional  saat ini  yang mencapai 97,13%, dan lebih rendah  meski dibandingkan dengan Papua yang sudah 72,04%.

Melihat kondisi itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mi-neral (ESDM) Ignasius Jonan bertekad melistriki wilayah di NTT yang belum menikmati listrik. “NTT memang paling tertinggal dalam hal kelistrikan, itu saya paham. Saya janji akan dikejar sampai akhir 2019 untuk terlistriki seluruhnya,” ujar Jonan dalam keterangan resmi, Kamis (30/8).

Jonan mengungkapkan dirinya sudah mengelilingi Provinsi NTT, bahkan hingga ke Pulau Buaya. Menurutnya, provinsi itu memang memiliki tantangan yang besar sekali. Oleh karena itu, Menteri ESDM juga meminta pemerintah daerah setempat ­berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk bersama-sama membangun NTT.

“Jadi jangan hanya pemerintah pusat yang membangun, mereka (pemda) juga harus ikut membangun,” tukasnya.

Berdasarkan data BPS, terdapat 20 desa yang saat ini masih dalam kondisi gelap gulita. Dari ke-20 desa itu, 12 di antaranya sudah dan akan dilistriki PT PLN.

Adapun sisanya sebanyak delapan desa menjadi prioritas Kementerian ESDM untuk mendapatkan bantuan lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE).

Tahun ini, sebanyak 5.577 kepala keluarga (KK) di 39 desa di provinsi tersebut akan mendapatkan LTSHE. Lalu di Kabupaten Flores Timur mendapat 744 LTSHE.

Prorakyat
Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, mengatakan sejumlah kebijakan yang dikeluarkan di era peme-rintahan Joko Widodo berpihak kepada kepentingan rakyat dan mendukung tumbuhnya badan usaha milik negara .

Ia mencontohkan kebijakan penetapan harga premium, elpiji, dan tarif listrik tidak naik sampai 2019. Meski berat, kebijakan itu sangat membantu masyarakat.

“Memang terkesan banyak kebijakan yang populis, tapi semuanya demi kepentingan rakyat banyak,” kata Mamit dalam diskusi bertema Menelaah kebijakan energi pemerintahan Jokowi di Jakarta, Rabu (29/8).

Hadir pula sebagai pembi-cara yakni Vice President Corporate Communication PT  Pertamina Adiatma Sardijito, anggota Komisi VII DPR Maman Abdurrahman, dan Kepala Biro Perencanaan Kementerian ESDM Harya Adit-yawarman.

Adiatma mengatakan, sebagai BUMN, Pertamina memang berkewajiban melaksanakan penugasan yang diberikan pemerintah, baik di sisi hulu maupun hilir. Di hulu, misalnya, Pertamina mengelola blok terminasi.

Di sisi hilir antara lain penjualan BBM satu harga, penya-luran BBM jenis tertentu, dan penyaluran penugasan yakni premiun serta elpiji 3 kg.

Maman menambahkan bahwa kebijakan yang harus dikeluarkan pemerintah memang mesti menjunjung nasionalisme. Akan tetapi, imbuh Maman, nasionalisme tersebut harus diartikan maknanya lebih luas, yakni segala sesuatu yang dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang sebesar-besarnya kepada bangsa dan negara. (E-1)