Industri Mamin Minta Impor Bahan Baku Tidak Dikontrol

Andhika Prasetyo
29/8/2018 18:59
Industri Mamin Minta Impor Bahan Baku Tidak Dikontrol
(ANTARA)

PEMERINTAH, dalam hal ini Kementerian Keuangan, tengah berupaya mengendalikan impor guna memperbaiki neraca perdagangan dan membantu menguatkan nilai tukar rupiah.

Rencana menerapkan kenaikan pajak penghasilan (PPh) impor terhadap setidaknya 900 barang konsumsi menjadi salah satu strategi yang tengah diupayakan.

Cara tersebut dinilai akan dapat mengurangi nilai impor yang kini jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan kinerja ekspor. Sejak awal tahun hingga Juli, defisit neraca perdagangan Indonesia tercatat mencapai US$3,08 miliar.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia Rachmat Hidayat mengaku setuju, sepanjang komoditas yang dikendalikan impornya hanya barang konsumsi, bukan bahan baku produksi.

"Kalo ada makanan jadi yang diimpor, kita sepakat batasi saja impornya," ujar Rachmat di Jakarta, Rabu (29/8).

Kendati demikian, ia mengatakan terdapat beberapa item makanan jadi yang memang diimpor karena sifatnya yang khusus. Biasanya produk itu merupakan makanan khas negara lain yang memang tidak diproduksi di dalam negeri dan hanya untuk kepentingan industri pariwisata.

"Kalau yang seperti ini tidak masalah. Ini specialty. Jumlahnya pun bisa diabaikan," tuturnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan industri makanan dan minuman adalah sektor yang sangat bergantung pada impor bahan baku seperti gandum, kedelai, gula dan garam. Empat komoditas utama itu merupakan bahan baku produksi yang tidak dapat dihasilkan dengan baik di Indonesia.

"Gandum untuk tepung terigu, kita tidak bisa tanam di sini. Kalau gula dan garam memang ada, tapi jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan. Padahal sebagian besar makanan minuman butuh gula dan garam," terangnya.

Jadi, sambungnya, selama pemerintah hanya akan mengendalikan impor barang konsumsi, industri makanan dan minuman masih bisa bernapas lega.

"Kalau bahan baku yang distop, ya produksi kita pasti terganggu. Tentunya kami akan terus monitor. Kami yakin pemerintah tidak akan kendalikan total," tandasnya. (OL-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Akhmad Mustain
Berita Lainnya