Pembangunan Proyek EBT Harus Kompetitif

DALAM lima tahun ke depan, pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp150 triliun untuk pembangunan energi nasional. Di samping itu, pemerintah juga membutuhkan bantuan dana swasta sebesar Rp4.000 triliun dan Rp500 triliun di antaranya untuk sektor energi baru dan terbarukan (EBT).

Data dari Kementerian ESDM, dalam lima tahun ke depan, pemerintah mewacanakan adanya pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT sebesar 5.239,8 megawatt (mw). Rinciannya, pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) sebesar 1.756 mw, PLT bioenergi sebesar 979,8 mw, pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sebesar 2.280 mw, pembangkit listrik tenaga arus laut sebesar 1 mw, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 183,4 mw, dan pembangkit listrik tenaga bayu/angin (PLTB) sebesar 39,8 mw.

Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Maxensius Tri Sambodo menilai potensi EBT di Indonesia memang sangat besar, meski pemanfaatannya masih sangat kecil. Pemerintah, harus membuat strategi khusus untuk mengembangkan dan melaksanakan proyek-proyek besar lima tahun ke depan itu.

Menurutnya, perbankan nasional harus didorong untuk mau memberikan pendanaan bagi swasta yang mau membangun pembangkit listrik berbasis EBT. "Ini untuk membuka ruang kepada para pengusaha lokal dan daerah. Jangan perbankan hanya mau main di sektor properti," ujar Maxensius di Gedung LIPI, Jakarta, Jumat (5/6).

Menurutnya, UU No 30/2009 tebtang Ketenagalistrikan sudah mebgakomodasi peran daerah untuk bergerak turut membangun pembangkit listrik di daerah masing-masing. Daerah dinilai Maxensius harus memberikan terobosan dalam sektor ketenagalistrikan berbasis EBT untuk mencapai penggunaan EBT sebesar 23% pada 2025.

"Bagaimana BUMD yang punya bank daerah ini bisa berkiprah lebih baik lagi untuk bangun pembangkit listrik tenaga air, tenaga surya, tenaga biomasa," paparnya.

Di samping dorongan dari perbankan, dia menilai pemeintah harus dapat menjamin kompetisi yang sehat antar pengusaha yang akan membangun proyek berbasis EBT. Hal itu bisa dilakukan pemerintah melalui pemberian insentif.

Menurut Maxensius, insentif dibutuhkan untuk para pengusaha kecil. Pasalnya, kata dia, proyek berbasis EBT masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar. "Kita perlu memberikan insentif untuk EBT, tapi insentif dengan strategi. Bila tidak ada strategi, itu akan bahaya," lanjutnya.

Strategi yang dimaksudnya ialah insentif yang 'bersahabat' dengan pelaku usaha kecil. Pemerintah harus tegas menyampaikan arah insentif untuk proyek EBT. "Jangan insentif itu dinikmati oleh lingkaran pemain-pemain besar," cetusnya.

Melalui pesan singkat, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyatakan pemerintah memang sedang menyiapkan insentif untuk proyek berbasis EBT, yakni matching fund. Insentif itu dimaksudkan untuk membantu badan usaha mendapatkan pendanaan komersial dalam membangun proyek EBT.

"Ini untuk seluruh proyek EBT yang dikembangkan oleh badan usaha," ujar Dadan.

Wacana itu akan menggunakan anggaran dari APBN 2016 dan saat ini masih sedang disusun mekanisme sekaligus besaran anggarannya. Anggarannya itu akan masuk dalam Rp150 triliun yang disusun oleh Kementerian ESDM. (Q-1)