Anggaran yang Berkeadilan

PEMERINTAH akan menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 dengan menetapkan target defisit sebesar 1,84 % dari produk domestik bruto (PDB).

Saat menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU APBN 2019 beserta nota keuang-annya pada Rapat Paripurna DPR di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Kamis (16/8), Presiden Joko Widodo mengatakan kebijakan fiskal ekspansif secara proporsional itu dilakukan dengan hati-hati untuk menjaga kesinambungan fiskal ke depan.

"Hal ini ditunjukkan dengan defisit APBN yang semakin kecil dari 2,59% terhadap PDB pada 2015 menjadi sekitar 2,12% pada 2018 dan pada 2019 akan diturunkan menjadi 1,84%."

Kepala Negara menuturkan arah kebijakan APBN yang ter-kendali membuktikan bahwa pemerintah selalu mengelola fiskal dengan hati- hati dan bertanggung jawab, serta mengarahkan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan merata.

Perbaikan kebijakan fiskal juga ditunjukkan dengan defisit keseimbangan primer yang pada 2015 mencapai Rp142,5 triliun turun menjadi hanya Rp64,8 triliun pada tahun ini, dan terus diarahkan lebih rendah lagi menuju defisit Rp21,7 triliun pada 2019. "Dengan arah kebijakan fiskal itu diharapkan kita akan dapat mencapai kondisi keseimbangan primer yang seimbang atau surplus dalam waktu dekat," katanya.

Presiden juga memastikan pembiayaan APBN pada 2019 akan dilaksanakan secara akuntabel lantaran defisit anggaran dan rasio utang terhadap PDB akan tetap dikendalikan dalam batas aman sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengelolaan utang, lanjut dia, juga dilakukan dengan lebih berhati-hati untuk mengurangi risiko dan biaya, serta mengarahkan penggunaannya secara lebih produktif untuk program pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan pembangunan daerah.

"Pada 2019, Pemerintah tetap mengambil kebijakan fiskal ekspansif yang terukur dalam rangka mendorong ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.

Angka konservatif
Menurut dia, pada tahun-tahun sebelumnya, Indonesia masih mengalami kenaikan pembiayaan akibat ekspansi fiskal untuk stabilisasi dan memperkecil dampak merosotnya harga komoditas pada waktu itu. "Dengan defisit APBN serta defisit keseimbangan primer yang makin kecil, dengan peningkatan pendapatan yang realistis, dengan belanja yang makin berkualitas dan tepat sasaran, serta pembiayaan yang prudent (hati-hati) dan produktif, maka APBN diharapkan akan semakin sehat, adil, dan mandiri," pungkasnya.

Menteri Keuangan Sri Mul-yani Indrawati mengatakan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang dipatok sebesar 14.400 di RAPBN 2019 merupakan angka yang konservatif dalam menghadapi tantangan global tahun depan.

Dia mengatakan proyeksi asumsi itu telah mempertimbangkan dinamika di negara maju seperti normalisasi kebijakan moneter di AS dan Eropa yang terjadi hingga tahun depan. Selain itu, kata Menkeu, faktor eksternal lainnya ialah kenaikan harga minyak dunia serta permasalahan geopolitik di berbagai kawasan yang belum sepenuhnya reda.

(Pol/Nur/E-2)