Sri Mulyani Sebut Utang Sering Dipolitisasi

PRESIDEN RI Joko Widodo menyebut postur RAPBN 2019 harus sehat adil dan mandiri. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjabarkan, tahun depan negara belanja negara akan sebesar Rp2439,7 triliun, dengan rincian belanja pusat Rp1.607,3 triliun dan belanja daerah Rp832,3 triliun. Tahun 2018, belanja daerah Rp 763,6 triliun.

Dari sisi penerimaan perpajakan akan mencapai Rp1.781 triliun (pajak & bea cukai) dan PNBP Rp361,1 triliun. Sehingga total penerimaan Rp2.142,5 triliun dan hibah Rp400 miliar. Dengan demikian, defisit APBN tahun 2019 adalah sebesar Rp297,2 triliun.

"Ini lebih kecil dibandingkan defisit APBN 2018 yang diperkirakan  Rp 314,2 triliun," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam konferensi pers Rancangan APBN 2019, di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (16/8).

Sebelumnya Ketua MPR Zulkifli Hasan sempat menyeletuk mengenai pengelolan utang Indonesia. Menjawab celotehan Ketua MPR, Menkeu menunjukkan perkembangan Defisit APBN dari 2012-2019.

Menkeu menjabarkan defisit APBN dalam tren menurun dari 2015 yang sebesar 2,59% (Rp 298,5 triliun), kemudian menjadi 2,49% di 2016 (Rp 308,3 triliun), lalu di 2017 menjadi 2,51% (Rp 341 triliun) dan defisit APBN diperkirakan 2,12% (Rp 314,2 triliun).

Hal ini untuk membuktikan bahwa pemerintah mengelola dari sisi keuangan negara terutama masalah utang adalah sangat hati-hati. Defisit kita mengalami penurunan terhadap GDP, dari yang tadinya pernah mencapai 2,59% terdalam di 2015 akibat harga komoditas jatuh.

"Namun begitu kita konsolidasi sekarang ini, defisit APBN diperkirakan akan di 1,84 % (Rp297,2 triliun. Ini menggambarkan betapa tren berubah. Sehingga kalau politisasi utang, kita berbicara dengan bahasa yang sama,tidak bicara nominal tapi menggunakan rambu-rambu yang sering dipakai secara internasional untuk melihat prudent atau tidaknya suatu negara mengelola utang," tukas Sri Mulyani. (OL-7)