Presiden: Kinerja Ekonomi Indonesia Relatif Baik dan Stabil

PRESIDEN RI Joko Widodo (Jokowi) melaporkan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2018 dalam Sidang Tahunan MPR dan sidang bersama DPD dan DPR RI.

Di hadapan seluruh pimpinan maupun anggota MPR, DPR, dan DPD RI, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa di tengah ketidakpastian ekonomi global, kinerja ekonomi Indonesia dapat dikatakan stabil dan relatif baik.

"Alhamdulilah, di tengah ketidakpastian ekonomi global, kita masih mampu menjaga kinerja ekonomi relatif baik dan stabil. Pertumbuhan ekonomi cukup konsisten tinggi, dari 5% pada tahun 2014 menjadi 5,17% pada semester I tahun 2018. Tingkat inflasi rendah, turun dari 8,36% pada tahun 2014 menjadi 3,18% pada Juli tahun 2018," ujar Presiden Jokowi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (16/8).

Presiden mengakui, kerja nyata selama empat tahun ini tidak selalu mudah karena lingkungan ekonomi nasional dan global terus mengalami perubahan yang sangat dinamis.

"Tantangan demi tantangan kita hadapi, mulai fluktuasi harga komoditas sampai dengan gejolak ekonomi global yang dipicu oleh kebijakan perdagangan dan kenaikan suku bunga di Amerika Serikat. Akibatnya, saat ini kita menghadapi situasi di mana negara-negara emerging market mengalami tekanan, baik dari sisi nilai tukar maupun dari sisi arus modal masuk atau capital inflow," paparnya.

Lebih lanjut kata Presiden, beberapa negara emerging market telah mengalami situasi krisis yang dipicu oleh kondisi ekonomi dan politik dalam negeri mereka. Menghadapi tekanan eksternal seperti itu, pemerintah bergerak cepat untuk menjaga stabilitas dan daya tahan ekonomi.

"Dengan terus mendorong daya saing ekonomi nasional, pengelolaan APBN yang sehat dan produktif, serta memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Kita juga melakukan
langkah-langkah tegas dan konsisten untuk mengendalikan impor. Selain itu, kita terus memacu ekspor dan meningkatkan arus modal masuk dengan menggunakan instrumen fiskal, pemberian insentif serta memastikan reformasi perizinan bisa berjalan dengan efektif," ungkapnya.

RAPBN tahun 2019 merupakan tahun ke-5 atau tahun terakhir dari Program Pembangunan Kabinet Kerja. Dalam empat tahun terakhir, Pemerintah telah menyusun fondasi yang kuat dengan mereformasi arah pembangunan nasional menjadi lebih produktif, lebih merata, dan lebih berkeadilan. Fondasi tersebut menjadi pijakan bersama untuk menghadapi masa depan. (OL-7)