Jokowi Segera Teken Perpres B20

PEMERINTAH memastikan implementasi penggunaan biodiesel 20% (B20) untuk semua sektor industri di Indonesia akan dimulai per September 2018.

Payung hukum berupa peraturan presiden ditargetkan rampung pada Rabu (15/8).

"Paling lambat besok (diteken), sehingga Menteri ESDM bisa menindaklanjuti dengan menerbitkan pelaksanaan teknis," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/8).

Pelaksanaan mandatori B20, kata Darmin, diwajibkan implementasinya oleh Presiden Jokowi guna menekan laju impor dan memperkuat cadangan devisa. Darmin mengungkapkan kebijakan tersebut akan menghemat devisa sampai akhir tahun sebesar ASD2,3 miliar.

Ia menambahkan, implementasi kewajiban penggunaan B20 baru kelihatan hasilnya pada 2019.

"Ada dua manfaat dari penerapan ini, menghemat impor solar, dan kenaikan harga kelapa sawit," jelasnya.

Darmin menjelaskan pemerintah sudah menyusun skenario dan perhitungan terkait dengan kewajiban penggunaan B20 secara konsisten mulai September 2018 hingga akhir tahun. Setidaknya, dia memperkirakan adanya penambahan penggunaan B20 sebanyak 4 juta kiloliter.

Defisit transaksi berjalan triwulan II-2018 akibat membengkaknya impor minyak dan gas bumi butuh solusi terpadu yang mencakup masalah hulu sampai hilir. Kebijakan kewajiban pencampuran biodiesel ke dalam solar bisa menjadi solusi meski perlu penghitungan kembali secara cermat.

Rencananya, mandatori biodiesel tersebut kadarnya akan ditingkatkan menjadi 30% (B30) pada Januari 2020. Sementara itu, sektor pembangkit listrik sudah diwajibkan menggunakan B30 sejak Januari 2016.

Selain itu, dalam rangka memperbaiki defisit transaksi berjalan, pemerintah akan mendorong ekspor dan mengurangi laju impor bahan baku, barang modal, hingga barang konsumsi.

"Sehingga CAD kita bisa dalam waktu yang tidak lama kalau tidak sampai akhir tahun depan, dalam beberapa bulan ya enam bulan ke depan sudah mulai bekerja lebih efektif," pungkasnya. (OL-4)