Menghadapi Krisis Energi, Indonesia Bersiap Impor Gas

INDONESIA menghadapi persoalan krisis energi. Hal itu terlihat dari statusnya sebagai net importir bahan bakar minyak (BBM) yang kerap menjadi sumber defisit neraca perdagangan dan pelemahan kurs rupiah.

Selain itu, banyak sektor industri domestik yang kekurangan pasokan energi sehingga produksi terganggu. Kondisi tersebut berpotensi mengancam stabilisas perekonomi nasional.

Sektor energi memerlukan perbaikan pengelolaan. Pemerintah mewacanakan optimalisasi penggunaan sumber energi lain, supaya bisa terlepas dari masalah ketergantungan penggunaan energi fosil.

Pemanfaatan gas bumi dalam pemenuhan kebutuhan energi dinilai sejumlah kalangan perlu ditingkatkan. Terlebih, cadangan gas cukup besar, yaitu mencapai 150 TCF (trillion cubic feed).

Akan tetapi, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM I Gede Nyoman Wiratmaja Puja menilai pemerintah berhati-hati dalam mengoptimalkan peran gas sebagai motor utama pemenuhan kebutuhan energi nasional. Sebab, selama 15 tahun terakhir, belum ada penemuan sumber gas baru di Indonesia.

Dikatakan, kini Indonesia masih bisa menjadi eksportir gas bumi karena punya cadangan yang cukup besar. Namun pada 2019 Indonesia harus bersiap menjadi pengimpor gas alam. Sebab, kebutuhan gas bumi dalam negeri makin hari semakin bertambah.

Memang untuk saat ini produksi gas bumi Indonesia sangat banyak, bahkah berlebih. Tetapi, untuk tahun 2019-2020 Indonesia harus impor untuk memenuhi angka kebutuhan gas bumi ini.

“Yang jelas, pada 2019, kalau tidak penemuan sumber baru mau tidak mau, suka tidak suka kita akan impor gas. Apalagi pertumbuhan industri akan meningkat, maka kebutuhan energi lebih tinggi lagi,” kata dia di acara seminar bertajuk ‘Tata Kelola Gas Bumi Konstitusional’ di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/5).

Menurutnya, potensi kurangnya ketersediaan gas dalam beberapa tahun ke depan merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi. Wirat mengatakan perlu dorongan berupa insentif kepada seluruh industri hulu migas agar terus gencar melakukan ekplorasi temuan baru.

Beberapa hari lalu, Menteri ESDM Sudirman Said menargetkan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan akan energi fosil. Penggunaan minyak diharapkan mampu ditekan dari 44,67 persen menjadi 25 persen dari total kebutuhan energi nasional sekitar 2.857 MBOE (million barel oil equivalent). Adapun, kebutuhan gas akan dicanangkan mengalami peningkatan dari 286 MBOE menjadi 628 MBOE. Angka itu setara peningkatan 120 persen penggunaan gas saat ini, di mana 65 persen di antaranya akan terserap oleh pembangkit listrik.

Anggota Komisi VII DPR Iskan Qolba Lubis mengatakan pemanfaatan gas bumi seharusnya hanya digunakan untuk kebutuhan domestik. Pada kontrak ekspor gas yang telah terlanjur disepakati perlu dikurangi volumenya. “Atau bahkan dibatalkan sama sekali.”

Selain itu, dia mengatakan pemerintah perlu konsisten dalam menerapkan paradigma tata kelola gas bumi nasional . Menurut dia, selama ini gas bumi hanya dianggap sebagai komoditas, bukan dianggap modal pembangunan. Padahal gas berperan sebagai energi dan bahan baku sektor industri yang mendorong nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja.

Iskan berujar perlu adanya jaminan alokasi gas tersalur ke sektor industri. Karena menurutnya, sektor industri masih kesulitan untuk mendapat pasokan gas sebagai sumber energi. Untuk itu, dia mengatakan nantinya pemerintah perlu memberikan peran yang dominan kepada BUMN untuk distribusi gas nasional. Melalui dominasi BUMN, pemerintah akan terlibat dalam menentukan harga dan alokasi gas. (Q-1)