Standar Kualitas Kinerja Pemerintahan Jokowi Ditingkatkan

MENDEKATI akhir periode pertama pemerintahannya, Presiden Joko Widodo fokus untuk memantapkan momentum pertumbuhan ekonomi. Bukan hanya itu, pertumbuhan ekonomi berkualitas juga menjadi prioritasnya.

Pada setahun ke depan, Presiden Jokowi mematok target pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) lebih tinggi. Lalu, pengangguran, inflasi, dan kemiskinan ditargetkan terus menurun.

Penegasan ini disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dengan tiga variabel penentu, seperti pendapatan per kapita, kualitas kesehatan, dan kualitas pendidikan.

“Strategi membangun dan memperbaiki IPM memakai dua hal, yaitu hard and soft infrastructure. Pendekatan hard infrastructure di antaranya melakukan pembangunan fisik. Untuk soft infrastructure, melalui pembenahan regulasi dan pembangunan manusia,” kata Panglima TNI periode 2013-2015 itu di Jakarta, akhir pekan lalu.

Moeldoko lalu menguraikan, pembangunan hard infrastructure terdiri atas big and small infrastructure. Big infrastructure terdiri atas jalan tol, jalan nasional, light rail transit (LRT), jalur kereta api, bandara, pelabuhan, pembangkit, dan lainnya. Pengerjaannya pun butuh biaya besar, baik melalui APBN atau public-private partnership (PPP), dengan waktu pembangunan lama.

“Dampak pada kesejahteraan bagi rakyat dari pembangunan ini perlu beberapa waktu. Sebagian pembangunan dimasukkan dalam kategori Proyek Strategis Nasional (PSN),” terang doktor Program Pascasarjana Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia tersebut.

Moeldoko melanjutkan, pembangunan small atau basic infrastructure di antaranya sanitasi (jamban), air bersih, elektrifikasi desa, jalan usaha tani, serta pembuatan irigasi tersier dan kuarter.

“Biayanya kecil, dapat diambil dari APBN, APBD, atau Dana Desa. Waktu pembangunannya cepat. Dampak pada kesejahteraan rakyat juga cepat terasa atau instan,” ungkapnya.

Namun, tak kalah penting pembangunan soft infrastructure. Presiden Jokowi melakukannya dengan memperbaiki iklim usaha dan investasi melalui kemudahan berbisnis (ease of doing business/EoDB). Ada juga deregulasi salah satunya melalui online single submission (OSS) serta mengurangi ketidakpastian regulasi.

“Selain itu, pemerintah juga gencar melakukan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi (SMK, diploma, kursus) sampai dengan menajamkan upaya penurunan stunting,” terang mantan Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) ini.

Moeldoko menekankan, konsep revolusi mental yang dicanangkan Presiden Jokowi diarahkan untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berani, percaya diri, dan optimistis. Lalu, memunculkan karakter kreatif, berjiwa entrepreneurial, santun, toleran, serta bisa berkolaborasi. Kolaborasi pun diperlukan antara pemerintah dan swasta.

“Pemerintah juga membutuhkan peran aktif swasta. Caranya, melalui berinovasi. Inovasi adalah sumber daya saing. Jika kompetitif, bisa ekspor atau menahan sekaligus menggantikan impor secara alamiah,” pesannya.

Dalam berbagai kesempatan, Moeldoko berkali-kali menggaungkan slogan ‘innovate or die’. Moeldoko juga memberikan masukan agar para pengusaha berinvestasi di Indonesia.

"Seraplah angkatan kerja Indonesia. Latih mereka. Berikan hak pekerja dengan baik,” tegasnya.

Selain itu, para pengusaha diharapkan membangun infrastruktur lewat skema PPP atau bisa juga melalui swasta murni.

"Dengan demikian, APBN hanya digunakan untuk proyek yang swasta tidak mau masuk (public goods),” kata Moeldoko.

Pria yang juga menjabat Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini berpesan kepada para CEO agar bertindak sebagai pengusaha dan profesional sejati yang menyelesaikan masalah di masyarakat dan memberi nilai kepada masyarakat.

Moeldoko juga berpesan agar pengusaha tidak manja dan sedikit-sedikit minta fasilitas, proteksi, atau pengecualian.

"Berbisnislah dengan baik. Jaga kelestarian alam, bersaing dengan sehat, membayar pajak, tanggung jawab sosial, dan jangan menyuburkan korupsi,” katanya. (RO/OL-1)