Bank Dunia Tawarkan Pinjaman US$11 Miliar ke Indonesia

PRESIDEN Bank Dunia Dr Jim Yong Kim menawarkan dukungan kepada Indonesia dalam bentuk pendanaan baru hingga US$11 miliar.

Dalam kunjungan pertamanya ke Indonesia sebagai Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim menawarkan dukungan Bank Dunia kepada Presiden Joko Widodo.

“Kelompok Bank Dunia berkomitmen untuk membangun kemitraan erat dengan Indonesia, kemitraan yang telah berlangsung selama enam dekade,” kata Dr Kim melalui siaran pers yang diterima Media Indonesia di Jakarta, Rabu (20/5)

Kim berdalih tawaran tersebut sebagai bentuk kemitraan dengan Indonesia serta mendukung berbagai sektor potensial.

“Kami ingin mewujudkan salah satu komitmen pendanaan kami yang terbesar di dunia untuk Indonesia melalui kantor perwakilan Jakarta. Kami ingin berbagi dengan Indonesia akan pengetahuan global dan keahlian teknis kami di berbagai sektor seperti energi, kesehatan, pendidikan, ekonomi maritim sampai ke pelayanan masyarakat di daerah,” tambahnya..

Hal ini ditanggapi positif oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.Ia lebih melihat tawaran tersebut sebagai uluran tangan serta penegasan kemitraan dengan Indonesia.

“Jadi kita bukan masalah penting atau tidak, kita cari yang terbaik. Pertemuan tadi karena saya hadir sama sekali tidak bicara mengenai Indonesia mau melakukan apa, tapi kita ingin pemerintah dan World Bank bermitra,” ujar Bambang ditemui seusai mengikuti sidang paripurna DPR di Senayan, Jakarta.

Tawaran pinjaman oleh Bank Dunia juga dikatakan Bambang mungkin tidak akan digunakan tahun ini. Namun dirinya tidak menampik Indonesia membutuhkan utang luar negeri untuk menutup defisit anggaran.

“Pokoknya selama kita masih defisit, tidak mungkin kita tidak berutang, kalau mau anggarannya tidak defisit,” cetus Bambang.

Dari rencana pendanaan sebesar US$11 miliar tersebut, US$8 miliar akan berasal dari Bank Dunia (International Bank for Reconstruction and Development atau IBRD) dan US$3 miliar berasal dari International Finance Corporation (IFC) dan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA). Angka US$8 miliar dari IBRD mencerminkan kenaikan pinjaman kepada Indonesia sebesar 25 persen dari periode empat tahun sebelumnya.

Tujuan utama Kelompok Bank Dunia adalah mengakhiri kemiskinan ekstrim pada tahun 2030 dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan dari 40 persen penduduk termiskin di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah. Dr Kim telah melakukan reorganisasi Kelompok Bank Dunia dengan struktur baru yang berfokus pada upaya pengumpulan dan berbagi informasi antar negara tentang pengalaman-pengalaman terbaik di berbagai sektor.

“Kami ingin mempermudah negara-negara anggota untuk memperoleh manfaat dari kelebihan yang kami miliki: pengalaman kami yang banyak dalam bidang pembangunan, dipadu dengan dukungan finansial jangka panjang,” katanya.


Pemerintah Isyaratkan Terima

Kritikan keras Presiden Joko Widodo terhadap lembaga keuangan dunia, di pembukaan Konferensi Asia Afrika, 21 April lalu, tak menjadikan Pemerintah menampik tawaran pinjaman Bank Dunia itu.

"Itu kan rencana pinjaman. Ya kita pakai sesuai kebutuhan. Itu saja," ucap Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, saat dicegat usai pertemuan antara Presiden Jokowi dan Jim Yong Kim di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (20/5).

Ia sendiri enggan menyebut nilai pinjaman yang hendak diambil serta jadwal pencairan pinjaman itu. "Tadi sudah disebut (nilainya oleh Bank Dunia)," cetus Bambang.

Dalam konferensi pers pascapertemuan tersebut, dia menyatakan bahwa Bank Dunia adalah mitra Pemerintah Indonesia. Dalam kemitraan ini, lanjutnya, Jokowi menginginkan adanya fokus di tiga bidang.

Pertama, kesehatan, khususnya terkait kesehatan ibu yang melahirkan dan gizi balita. Kedua, perbaikan ijin usaha di Indonesia, khususnya kemudahan berinvestasi dan berbisnis di Indonesia. Ketiga, pariwisata.

"Karena World Bank sejalan dengan Presiden dalam konteks bagaimana mendatangkan wisatawan dalam jumlah lebih besar ke Indonesia. Yang ujungnya, tentu bisa menolong perekonomian Indonesia secara makro," imbuh dia.

Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia Rodrigo Chaves mengatakan angka US$11 miliar itu akan menggenapkan pinjaman yang sudah diberikan sebelumnya oleh pihaknya kepada Indonesia pada 2015 senilai US$1 miliar. Untuk realisasi pinjaman baru ini, Bank Dunia akan berkoordinasi segera secara teknis dengan kementerian terkait.

"Sekarang kami diskusikan dengan Bappenas dan Menteri Keuangan dalam penyusunan blue book tahun depan. Lami harap bisa meningkatkan lending envelope yang konsisten dengan apa yang disampaikan Presiden Kim dalam tiga tahun," terangnya.

Sudah Berubah

Dalam pidato pembukaan KAA yang dipuji banyak pihak, Jokowi secara keras mengkritik ketidakadilan global akibat dominasi sekelompok negara. Mereka disebutnya enggan mengakui kenyataan soal peta kekuatan dunia yang telah berganti wajah. Ia pun menyerukan perubahan tatanan ekonomi baru dunia.

"Pandangan yang mengatakan bahwa persoalan ekonomi dunia hanya dapat diselesaikan oleh Bank Dunia, IMF, ADB, adalah pandangan usang yang perlu dibuang. Saya berpendirian pengelolaan ekonomi dunia tidak bisa hanya diserahkan pada tiga lembaga keuangan internasional itu," seru Jokowi, ketika itu.

Menanggapi hal itu, Jim Yong Kim menilai bahwa Jokowi belum mengetahui fakta terbaru bahwa Bank Dunia telah berubah. Dialog untuk pengambilan kebijakan diantara jajaran direksi Bank Dunia dilakukan secara kompleks. Anggotanya yang berasal dari 188 negara menjadikan Bank Dunia sulit dikontrol segelintir pihak sekaligus membuatnya sangat kuat.

"Saya tidak bisa mendikte apa yang terjadi karena kami adalah organisasi multilateral yang beranggotakan 188 pemerintah yang berbeda. Saat ini, multilateral sangat sulit dan rumit, tetapi sekaligus sangat powerful," akunya.

Dalam perbincangan tertutup itu Kim juga mengaku kepada Jokowi bahwa dirinya sadar tentang tatanan dunia yang sudah berubah. Dan Bank Dunia pun dikatakannya sudah bergerak secara alamiah mengikuti perubahan dunia itu.

Upaya perubahan yang dilakukannya itu termotivasi pula oleh riwayat Kim yang merupakan bagian dari gerakan penentang Bank Dunia "Cukup 50 Tahun", 20 tahun silam, di Korsel. Alasan keikutsertaannya kala itu, adalah kebijakan Bank Dunia yang terlalu fokus pada ekonomi makro tanpa memedulikan pendidikan.

"Secara sederhana saya katakan kepada beliau (Jokowi) bahwa semua perubahan yang saya lakukan di organisasi ini dalam 2,5 tahun terakhir, yang saya pikir tidak banyak orang yang mengerti soal itu. Saya harap saya bisa memperlihatkan bahwa kami berubah menuju apa yang kami pikir akan sangat membantu bagi Indonesia," dalih Kim.

Dia pun mengindikasikan, kerjasama pinjaman dengan Indonesia itu bukan dalam konteks mendikte kebijakan ekonomi nasional.

"Indonesia negara yang sophisticated, tidak butuh Bank Dunia untuk mengatakan apa yang harus dilakukan. Namun dalam beberapa hal kami bisa membantu. Bahwa kami bekerja dengan begitu banyak negara di seluruh dunia. Kami bisa membawa pengalaman itu, dan membawanya ke Indonesia untuk melihat relevansinya," urainya.

Dalam lawatannya ini, Kim dan Chaves ditemani Direktur International Finance Corporation (IFC) untuk Asia Timur dan Pasifik Vivek Pathak, dan Kepala Perwakilan IFC untuk Indonesia Sarvesh Suri. Kunjungannya ini bakal berlangsung selama empat hari, 19 Mei-22 Mei.

Rombongan Kim juga akan mengunjungi Pelabuhan Sunda Kelapa, Pelabuhan Tanjung Priok, proyek rekonstruksi Bank Dunia pasca bencana berbasis masyarakat Rekompak, serta dijadwalkan menghadiri acara diskusi di Universitas Indonesia, 21 Mei. (Q-1)