Serikat Pekerja Tolak Pembatasan Peran PLN

Ketua Pembina Serikat Pekerja PLN Ahmad Daryoko mengatakan pembatasan peran PLN memungkinkan negara mengalami kerugian triliunan rupiah. Pasalnya, dengan pembatasan peran PLN tersebut pasokan listrik nasional bisa dikuasai perusahaan listrik swasta dan asing.

”Kalau privatisasi terjadi, kami yakin listrik akan semakin mahal,” kata Daryoko dalam sambutan pembuakaan  Musyawarah Nasional Serikat Pekerja PLN’ di Jakarta, Senin (18/5).

Menurut Daryoko, tarif listrik dipastikan akan meningkat jika kewenangan PLN sebatas menjadi penyedia jaringan dan distribusi saja, sedangkan untuk pembangkit akan diserahkan kepada swasta. Bahkan kenaikan tarif listik bisa mencapai empat kali lipat dari posisi saat ini. 

Dia berujar, berdasarkan amanah UUD 1945, penguasaan listrik termasuk harga sepenuhnya dalam pengelolaan negara, dalam hal ini melalui PLN. Oleh sebab itulah Mahkamah Konstitusi diminta mengabulkan uji materi atau judicial review yang diajukan Serikat Pekerja PLN terhadap Undang-Undang Ketenagalistikan.

Terlebih, kini pemerintah tengah menggodok proyek pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt (Mw). Dari total 35 ribu Mw, penyediaan pembangkit listrik sebesar 10 ribu Mw menjadi tanggungjawab PLN dalam megaproyek tersebut. Adapun sebanyak 25 ribu Mw akan diserahkan kepada swasta.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai keterlibatan swasta dalam proyek pengerjaan pembangkit listrik membuat tarif dasar listrik mengikuti mekanisme pasar. Hal demikian memungkinkan terjadinya kenaikan tarif dasar listrik.

Sekjen Fitra Yenny Sucipto menerangkan  jika BUMN dan pemerintah tidak mampu meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan listrik, swasta bisa memanfaatkan celah di sektor kelistrikan. Hal itu membuat tarif listrik semakin besar kenaikannya. "Ini berpotensi terjadi komersialisasi sehingga merugikan masyarakat," kata Yenny. (E-1)