BKPM Gaet Komitmen Investasi Tiongkok Rp200 Triliun

Adapun forum tersebut dihadiri 120 perusahaan, termasuk perusahaan asing di Tiongkok dari berbagai bidang usaha, lembaga keuangan dan perbankan, serta asosiasi pengusaha Tiongkok. Hasil konkret dari forum itu ialah BKPM mencatat ada 5 perusahaan Tiongkok akan berinvestasi di Indonesia senilai US$16,7 miliar atau sekitar Rp200 triliun, dengan rincian US$700 juta telah mengajukan izin prinsip dan US$ 16 milliar dalam tahap penjajakan minat di sektor energi, pertambangan, infrastruktur, industri pengolahan dan industri otomotif.

Kepala BKPM Franky Sibarani menyatakan kegiatan business forum tersebut bertujuan untuk memberikan informasi tangan pertama kepada pengusaha Tiongkok. Dengan demikian mereka bisa memperoleh informasi akurat tentang potensi serta prosedur berinvestasi di Indonesia. 

Business forum juga merupakan upaya untuk meningkatkan realisasi investasi Tiongkok di Indonesia yang masih belum terlalu besar. ”Kami menyadari walaupun tren rencana investasi Tiongkok selalu mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir yaitu mencapai US$23,3 miliar,  realisasi investasi ternyata hanya mencapai 7%. Oleh karena itu BKPM berencana akan membuka kantor perwakilan BKPM di Tiongkok untuk membantu investor Tiongkok merealisasikan investasinya di Indonesia," jelas Franky dalam keterangan resmi yang diterima Media Indonesia, Senin (18/5).

Business forum tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang memaparkan potensi investasi di wilayahnya dan mengajak pengusaha Tiongkok memanfaatkan peluang di bidang industri padat karya, industri pengolahan serta pariwisata yang merupakan sektor-sektor prioritas di Jawa Tengah.

Keluhan investor Koordinator Marketing Officer BKPM untuk Tiongkok Harri Santoso menambahkan, selain minat investasi, investor Tiongkok juga menyampaikan tiga hal yang diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah. Ketiga hal tersebut yakni, keluhan investor Tiongkok tentang sulitnya mengurus izin terkait investasi yaitu izin Analisis Mengenail Dampak Lingkungan (Amdal) lokasi proyek yang terganjal di daerah. Kemudian, soal belum optimalnya berbagai macam fasilitas penunjang di dalam kawasan industri. 

Calon investor juga  sulit mencapai kesepakatan harga listrik industri lokal dengan PLN karena tingginya tarif listrik. Mereka pun meminta konfirmasi yang cepat dari pemerintah tentang perolehan insentif pajak untuk impor mesin dan bahan baku.

“Terkait keluhan tersebut, BKPM menjelaskan tentang reformasi kebijakan perizinan yang dilakukan pemerintah melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pusat. Selain itu, Kepala BKPM juga menyampaikan komitmen untuk memfasilitasi investor yang mengalami hambatan investasi melalui program debottlenecking, serta mendorong perbaikan regulasi dan insentif," jelas Harri.

Hal selanjutnya yang menjadi perhatian investor Tiongkok adalah informasi tentang kebijakan terkini yang dapat mendukung investasi asing dan peluang di sektor energi dan Kawasan Ekonomi Khusus, regulasi penggunaan tenaga kerja. Lebih lanjut, investor Tiongkok meminta BKPM untuk memfasilitasi perusahaan yang tengah mengurus perizinan kepemilikan lahan, fasilitasi investor yang membutuhkan lahan untuk membangun kawasan industri, mencarikan lokasi bagi proyek investasi, mencarikan mitra lokal yang tepat, serta informasi potensi dan peluang di bidang infrastruktur terutama pembangkit listrik.

“BKPM berkomitmen untuk memfasilitasi investor mulai dari mendalami minat investasi dan keinginan mereka, memperoleh perizinan, merealisasikan investasi, hingga menangani aspirasi mereka untuk meningkatkan iklim investasi," tandas Harri.(E-1)