Pelindo I Investasi Rp18 Triliun

PT Pelabuhan Indonesia I (persero) akan membelanjakan dana sebesar Rp18 triliun untuk periode 2015 hingga 2017. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pengerjaan sejumlah proyek perseroan.

Direktur Utama Pelindo I Bambang Eka Cahyana mengatakan pihaknya akan mengerjakan pembangunan terminal peti kemas Belawan senilai Rp6 triliun. Pengerjaan dilaksanakan melalui dua tahapan.

Untuk tahap pertama. Pelindo I berkolaborasi dengan Islamic Development Bank. Lembaga keuangan itu akan mendanai pengerjaan proyek terminal peti kemas Belawan senilai Rp3 triliun. "Sekarang ini masih menunggu persetujuan (objection letter) dari IDB untuk mulai," ujarnya di Cibubur, Jawa Barat.

Lalu untuk paket II pembangunan terminal peti kemas Belawan, kata Bambang, Pelindo II bekerja sama dengan badan usaha milik negara (BUMN) karya. "Kepemilikan Pelindo I sebesar 70%, sementara BUMN karya 30%," ungkapnya.

Pendanaan paket II pembangunan terminal peti kemas Belawan akan dibantu dari fasilitas kredit oleh Bank Mandiri sebesar Rp1,7 triliun.

Pengembangan pelabuhan Belawan juga akan dilanjutkan dengan pelebaran alur maupun menambah kedalaman hingga 14 meter. Saat ini kedalaman di pelabuhan Belawan hanya 9,8 meter. Untuk kedua kegiatan tersebut, Pelindo I menganggarkan dana senilai Rp1,3 triliun (US$100 juta).

Dengan penambahan kedalaman di pelabuhan Belawan maka kapal berukuran 2.500 DWT (Dead Weight Tonnage) bisa sandar.

Ia menjelaskan Pelindo I akan mengerjakan proyek pendalaman di pelabuhan Belawan pada Agustus 2015. Setelah mendapatkan izin dari Kementerian Perhubungan. "Sehingga bisa kita kerjakan sampai akhir tahun, lalu awal tahun kedalaman pelabuhan Belawan bisa mencapai 12 meter," paparnya.

Lalu akan dilanjutkan proyek pendalaman hingga 14 meter. Seiring pembangunan terminal peti kemas Belawan.

Pelindo I juga mengembangkan terminal multi purpose di pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatra Utara, sebesar Rp4 triliun. Sementara civil work (pekerjaan sipil) senilai Rp2 triliun.

Di pelabuhan Kuala Tanjung, Pelindo I juga berencana mengembangkan kawasan industri. Program itu akan didanai dari penerbitan surat utang (obligasi) sebesar Rp1 triliun.

Adapun Pelindo I berencana menerbitkan instrumen surat utang pada semester kedua tahun 2015. Dengan menunjuk PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin.

Saat ini, Pelindo I meminta kantor akuntan publik (KAP) mengaudit kinerja perseroan hingga triwulan pertama tahun ini. Laporan keuangan tersebut akan digunakan untuk penerbitan obligasi.

Untuk peralatan dan sistem teknologi (information technology/IT) di pelabuhan Kuala Tanjung dan Belawan, tambah Bambang, Pelindo I juga menganggarkan dana sebesar Rp2 triliun.

Di samping Kuala Tanjung dan Belawan, ia juga akan mengembangkan terminal peti kemas keperintisan. Serta modernisasi peralatan untuk bongkar muat peti kemas di Aceh, Sibolga, dan Tanjung Pinang. Ataupun perpanjangan dermaga.

Lebih lanjut, Bambang mengungkapkan rencananya untuk berkomunikasi dengan pemerintah daerah Riau akan operasional pelabuhan Kuala Enok untuk melayani langsung kegiatan ekspor minyak sawit dan batu bara ke India. Pasalnya panjang dermaga mencapai 200 meter dan kedalaman 10 meter. Dengan kapasitas tersebut maka kapal berkapasitas 10 ribu DWT bisa sandar di pelabuhan Kuala Enok.

Akan tetapi permasalahannya adalah kerusakan akses jalan menuju pelabuhan. Serta jembatan yang rusak.

Dikatakan, Pelindo I sudah mengirimkan surat ke Gubernur Riau namun belum mendapatkan respon. Bambang berencana mengirimkan surat ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maupun Bappenas untuk menggangarkan dana untuk perbaikan jalan ke pelabuhan. Sehingga kegiatan operasional bisa dilaksanakan.

Permasalahan di Riau merupakan bagian dari pembenahan untuk mewujudkan konsep tol laut maupun kemaritiman yang diinginkan pemerintahan.

Bambang mengatakan pembenahan yang dilakukan itu harus mampu menjawab empat permasalahan dasar. Pertama pembenahan ataupun pengembangan pelabuhan atau sektor maritim ini harus mampu menyelesaikan persoalan terkait kapasitas pelabuhan.

"Selama ini kalau kita bicara banyak bicara soal produktifitas ataupun kapal nunggu sandar, tapi ada permasalahan lebih besar, yakni kapasitas," terangnya,.

Kapasitas berarti bicara soal kemampuan pelabuhan untuk melayani kapal generasi terbaru. Konsep pengembangan pelabuhan untuk melayani kapal berkapasitas 18 ribu DWT. Saat ini pelabuhan terbesar di Indonesia hanya mampu menampung kapal berukuran 5 ribu DWT. "Kapasitas harus kita selesaikan," tegasnya.

Permasalahan kedua adalah integrasi layanan. Artinya tentang konektivitas antar pelabuhan, yakni mewujudkan standar pelayanan yang sama.

Bambang menyatakan harus ada integrasi akan sistem teknologi. "Jangan masing-masing pelabuhan mengembangkan IT dengan platform yang berbeda," katanya.

Integrasi akan membantu untuk pertukaran data. Serta menyelesaikan persoalan interkoneksi layanan.

Yang ketiga bahwa pembangunan pelabuhan harus dibarengi penambahan konektivitas antar pelabuhan dengan interland.

Ia menegaskan harus ada peningkatan dari aksesbilitas. "Jangan sampai pelabuhan tidak terhubung interland ataupun kemampuan jalannya tidak memadai, sehingga ketika pelabuhan dikembangkan kapasitasnya, gak ada nilai tambah apapun," ucapnya.

Peningkatan kapasitas pelabuhan berpotensi menambah kemacetan di jalan raya. Karena arus barang akan bertambah, sementara aksesbilitas stagnan

Keempat adalah pengembangan pelabuhan harus terintegrasi dengan pendekatan pengembangan kawasan. Artinya ketika mengembangkan pelabuhan harus terintegrasi antara pelabuhan dengan kawasan industri. Bahkan pelabuhan harus menyatu dengan kawasan industri serta difungsikan mengembangkan kawasan pertumbuhan ekonomi yang baru.

Bambang menambahkan pendekatan pengembangan pelabuhan harus dipakai bahwa pelabuhan menjadi driver pengembangan new integrated economic. Selain ada pelabuhan, tersedia industri maupun kawasan residential. Untuk itu, Pelindo I menggunakan pendekatan bahwa pelabuhan menjadi kota pelabuhan (city port). (Q-1)