Pengamat Kritisi Penurunan Ruang Gerak Bulog

PUBLIK tinggal menunggu pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengintervensi harga bahan pokok. Penyusunan aturan itu bertujuan untuk mencegah pedagang mempermainkan harga kebutuhan bahan pokok.

Pedagang berpotensi menimbun bahan pokok sehingga dapat mempermainkan harga. Akbiatnya, harga kebutuhan seperti beras melambung tinggi. Perpres bahan pokok tersebut diharap menjadi solusi untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok.

Pengamat ekonomi yang juga Direktur Institut for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan selain melalui penerbitan perpres, pemerintah juga perlu memperkuat peran Bulog.

Menurutnya, Bulog harus diubah menjadi suatu kelembagaan yang betul-betul menjadi instrumen dalam menjaga stabilisasi harga pangan.

“Kalau dulu, Bulog juga berfungsi sebagai buffer stock, makanya mampu menjadi instrumen stabilisasi harga. Nah kalau sekarang, peran bulog harus diubah, sebagai Badan Ketahanan Pangan,” kata dia dalam diskusi publik bertajuk ‘Surutnya Kinerja Ekonomi-Politik Kabinet Kerja’ di Jakarta, Sabtu (16/5).

Dia menilai semakin menurunnya peran Perum Bulog menjadikan lembaga ini hanya memiliki ruang gerak yang sedikit. Sedangkan tugas yang dibebankan kepada Bulog cukup. Seperti diketahui, Bulog yang sebelumnya berbentuk lembaga pemerintah kini hanya merupakan perusahaan umum (perum). Hal itu yang mengakibatkan ruang kewenangan Bulog terbatas.

Dengan memperkuat peran Bulog, kata Enny, pemerintah juga bisa memberantas mafia ekonomi yang mengakibatkan ketidakstabilan harga bahan pokok. “Perpres harga pokok penting. Tapi yang lebih penting yaitu persoalan mafia ekonomi, itu tidak bisa dengan perpres. Dalam perdagangan domestik, yang kita hadapi ini adalah mafia ekonomi,” kata dia. (Q-1)