Kemitraan RI dan Jepang Dikaji Ulang

LIMA puluh lima tahun jalinan hubungan dengan Jepang ternyata tidak membantu Indonesia menjadi pemain ekonomi dunia.

Kemitraan ekonomi yang diikat dengan Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) sejak 2008 justru lebih banyak merugikan Indonesia.

Karena memahami lemahnya posisi Indonesia dalam kemitraan itu, Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di Tokyo, kemarin, minta peninjauan kembali IJEPA.

Selama ini IJEPA hanya memperbesar porsi Jepang untuk menggarap pasar Indonesia ketimbang investasi berorientasi ekspor.

"Saya minta agar Indonesia tidak jadi pasar, tetapi basis produksi, baik itu komponen otomotif, elektronik, mobil, maupun semua yang berorientasi ekspor," kata Presiden di hadapan kepala pemerintahan dan CEO perusahaan raksasa Jepang.

Jokowi berharap investor Jepang melakukan alih teknologi dan membantu pengembangan industri RI untuk pasar ekspor.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Natsir Mansyur menilai selama ini pemerintah terlalu baik menyambut Jepang berinvestasi di Indonesia.

Padahal, Jepang enggan melakukan alih teknologi sehingga produk Indonesia justru sulit menembus 'Negeri Sakura'.

"Pemerintah harus beri syarat untuk investasi Jepang yang masuk, seperti kesediaan untuk alih teknologi. Kalau tidak, percuma saja. Bangsa ini tetap saja hanya bisa gigit jari," ujarnya, kemarin.

IKM Jepang

Seperti diketahui, PM Abe akan mengakselerasi sedikitnya 10 ribu industri kecil dan menengahnya untuk berekspansi ke luar negeri, termasuk Indonesia, selama periode 2014 hingga 2018.

Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Syarif Hidayat melihat ekspansi IKM Jepang ini menjadi ancaman tersendiri bagi IKM Indonesia.

"Kita harus seleksi secara ketat. IKM Jepang yang masuk jangan merugikan posisi IKM Indonesia," ujarnya saat dihubungi, kemarin.

Menurutnya, bila kualitas IKM Jepang bagus dan membawa teknologi yang memang belum ada, hal tersebut tidak masalah agar terjadi pertukaran pengalaman.

"Tapi bila setara dengan IKM di Indonesia tentu harus ditolak sebab tidak akan memberikan keuntungan untuk Indonesia," tegas Syarif.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani sendiri berjanji akan menggiring investor Jepang menanamkan modalnya di luar Jawa.

Pemerintah telah memfokuskan luar Jawa untuk pengembangan industri hilir bernilai tambah dan berorientasi ekspor.

"Pesan Presiden sangat jelas, Indonesia tidak lagi mengekspor raw material sehingga investasi yang masuk harus diarahkan ke industri hilir. Hal tersebut potensial dikembangkan di luar Jawa karena bahan baku banyak terdapat di luar Jawa," ujarnya.

Data BKPM menunjukkan investasi Jepang cenderung terpusat di Jawa, dengan proporsinya mencapai 96% dari total realisasi investasi Jepang pada 2010-2014 sebesar US$12,01 miliar.

(Tes/Ant/X-10)