Defisit BPJS Kesehatan Akan Ditambal Melalui APBN

MENTERI Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa defisit yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan ditambal melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Kendati demikian, ia belum bisa menyampaikan berapa besar defisit anggaran yang dialami BPJS Kesehatan.

"Sebagian akan kita tutup dan akan kita tambahkan, tapi kita lihat hitungannya masih sangat goyang," kata Sri Mulyani usai rapat internal bersama Presiden Joko Widodo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/8).

Hadir dalam rapat tersebut, antara lain Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan bahwa BPJS terus berusaha agar bisa melayani masyarakat dengan baik. Adapun pembahasan mengenai defisit anggaran BPJS Kesehatan, sambungnya, akan dibahas lebih lanjut pada Kamis (9/8) besok. Saat ini, BPKP tengah menghitung jumlah defisit keuangan yang dialami BPJS.

"Opsinya tadi, seperti selama ini, pemerintah kita cari lah darimana menutup pembiayaan itu. Tadi arahan Pak Presiden, karena kalau sudah bicara teknis ya silakan Ibu Menko (Puan Maharani) pimpin hari Kamis, kita rapat," terangnya.

Sekretaris Utama BPJS Kesehatan Irfan Humaidi pun belum bisa mengungkap berapa defisit keuangan yang dialami BPJS Kesehatan. "Data sudah sampai ke BPKP. Ngga boleh kita mendahului, biar hasilnya dirilis oleh BPKP," katanya.

Ia mengatakan ada sejumlah opsi untuk menyelesaikan defisit anggaran BPJS Kesehatan, yakni penyesuaian iuran, penyesuaian manfaat dan bantuan dana pemerintah. "Saat ini yang diambil adalah bantuan pemerintah. Yang penting kan anggaran balance. Nah itu bisa ditutupi dengan tadi, yang dibahas sekarang ini yang ketiga (bantuan dana pemerintah)," pungkasnya. (OL-4)