Pernyataan Yudhoyono Tuai Polemik

PERNYATAAN Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono perihal data kemiskinan di Indonesia memantik silang pendapat. Kementerian Keuangan pun meluruskan masalah tersebut.

Seusai bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Senin (30/7), SBY menyatakan jumlah penduduk tidak mampu dan penduduk miskin di Indonesia mencapai sekitar 100 juta. Setelah dipersoalkan banyak kalangan, Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Demokrat Marwan Cik Asan lantas menjelaskan bahwa SBY menggunakan data Bank Dunia dalam menentukan batas kemiskinan.

Menurut Bank Dunia, ujar Marwan, seseorang bisa dikategorikan miskin bila penghasilannya di bawah US$2 per hari.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti menuturkan di akun Facebook-nya, kemarin, bahwa dasar penghitungan tersebut tidak benar. Untuk penghitungan poverty line, Bank Dunia tidak menggunakan nilai tukar dolar sebagaimana yang dipakai dalam kurs sehari-hari.

Nilai tukar berbeda karena memperhatikan purchasing power parity (PPP). Nufrana menjelaskan, untuk Indonesia, garis kemiskinan US$1,9 PPP dan pada 2018 setara dengan Rp321.432 per kapita per bulan. Itu berarti angka kemiskinan untuk Indonesia 4,6% dan jumlah orang di bawah garis kemiskinan sekitar 12,15 juta jiwa. BPS menunjukkan angka 9,82% dengan jumlah orang miskin 25,95 juta jiwa.

Kepala Ekonom Bidang Kemiskinan Bank Dunia Vivi Alatas mengatakan apa yang disampaikan Nufransa Wira Sakti sudah tepat. Menurut peneliti Indef, Ahmad Heri Firdaus, jumlah orang miskin plus rentan miskin memang sekitar 35% dari total populasi.

Yudhoyono pun kemarin memberikan klarifikasi lewat akun Twitter-nya. Menurut Presiden Ke-6 RI itu, banyak yang salah mengerti tentang arti the bottom 40%. "Istilah the bottom 40% digunakan oleh World Bank Group, yaitu 40% penduduk 'golongan bawah' di negara masing-masing. Ada pejabat negara yang mengatakan menurut BPS yang miskin hanya sekitar 26 juta. Tentu saya sangat mengerti angka itu," cicit SBY. (Uud/Try/Opn/Cah/X-8)