Kemenkeu Bantah Pernyataan SBY Soal Data Kemiskinan

BIRO Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan RI Nufransa Wira Sakti turut mengomentari pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebut penduduk miskin di Indonesia berjumlah 100 juta orang.

SBY menggunakan data Bank Dunia dalam menentukan batas kemiskinan. Menurut Bank Dunia, seorang bisa dikategorikan miskin apabila penghasilannya di bawah 2 dollar per hari. Dengan asumsi kurs 1 dollar sama dengan Rp 13.000, maka diperoleh angka Rp 26.000 per hari atau Rp 780.000 per kapita per bulan.

"Penghitungan yang dilakukan adalah tidak benar. Untuk penghitungan poverty line, Bank Dunia tidak menggunakan nilai tukar kurs dolar sebagaimana yang dipakai dalam kurs sehari-hari. Dalam penghitungan tersebut disampaikan bahwa kursnya 13.300 rupiah, sedangkan Bank Dunia dalam penghitungannya menggunakan  nilai tukar sebesar Rp5.639 untuk 2018 ini," ujar Nufransa dalam keterangan resmi yang diterima Media Indonesia, Rabu (1/8).

Lebih lanjut kata Nufransa, nilai tukar ini berbeda karena memperhatikan Purchasing Power Parity (PPP). Nilai tukar PPP didapat dengan memperbandingkan berapa banyak yang diperlukan untuk membeli sekaranjang barang dan jasa yang sama di masing masing negara.

"Untuk Indonesia garis kemiskinan 1,9 dolar PPP untuk tahun 2018 setara dengan 321.432 rupiah per kapita per bulan. Ini berarti, angka kemiskinan untuk Indonesia adalah 4,6 persen dan jumlah orang yang dibawah garis kemiskinan adalah sekitar 12,15 juta jiwa," tandasnya.

Angka kemiskinan nasional Indonesia yang baru dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka 9,82 persen dengan jumlah orang miskin sebesar 25,95 juta jiwa.

Jadi jumlah orang miskin berdasarkan 1,9 dolar PPP jauh lebih kecil dari 100 juta dan bahkan jauh lebih kecil dari jumlah orang miskin berdasarkan garis kemiskinan nasional yang dikeluarkan BPS.

"Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan PPP dan garis kemiskinan nasional masing masing negara untuk dua tujuan yang berbeda.  Garis kemiskinan PPP digunakan untuk memonitor sampai sejauh mana dunia secara keseluruhan pada jalur yang tepat (on track) dalam menangggulangi kemiskinan ekstrem," jelasnya.

Ia menjelaskan, dalam melihat permasalahan kemiskinan, profil dan apa yang perlu dilakukan dalam mempercepat pengentasan kemiskinan disuatu negara, Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan yang digunakan otoritas statistik negara tersebut.

"Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa garis kemiskinan tersebut sesuai dengan pilihan  konsumsi orang miskin di negara tersebut," pungkasnya. (RO/OL-7)