MENTERI Keuangan Bambang Brodjonegoro Soemantri bersama Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo dipanggil Presiden Joko Widodo. Mereka membicarakan masalah pengendalian inflasi di daerah. Menurut Bambang, fokus pengendalian inflasi bukan hanya milik pemerintah pusat, melainkan, tugas pemerintah daerah juga.
"Kita fokus pada pengendalian inflasi, pada akhir bulan ini ada pertemuan inflasi daerah. Intinya ingin sosialiasaikan kepada seluruh kepala daerah, gubernur, wali kota bahwa seolah-olah inflasi ini adalah pusat. Padahal inflasi langsung menyentuh kepentingan masyarakat di daerah," kata Bambang seusai bertemu Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (5/5/2015).
Bambang menekankan, pemda harus punya concern yang sama dengan pemerintah pisat terkait pengendalian inflasi. Apalagi, pemda punya tim pengendali inflasi daerah yang bertugas mengendalikan inflasi di daerah mereka. "Gubernur BI selaku koordinator TPID berharap Presiden bisa memberikan arahan dan dorongan kepada daerah untuk memberikan kontribusi terkait inflasi kepada pemerintah pusat," imbuh dia.
Keinginan pemda terlibat, kata Bambang, lantaran selama ini stabilitas harga sebagai salah satu pemicu inflasi, selalu dikaitkan dengan pemerintah pusat. Padahal, kata Bambang, pemda bisa melakukan tindakan cepat mengatasi kenaikan harga.
"Hal seperti itu yang mau didorong sehingga pemda punya peran untuk inflasi," tegas dia. Lebih lanjut Bambang Brodjonegoro Soemantri mengatakan pemerintah membidik
inflasi nasional di kisaran dua hingga tiga persen. Hal itu bisa dicapai dengan mengikutsertakan pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi.
"Selama
ini kita susah di bawah lima persen. Tetangga kita Filipina dan
Singapura sudah dua hingga tiga persen. Kita sedang menuju ke sana,"
kata Bambang. Untuk menuju ke tahap itu,
kata Bambang, stabilitas harga komoditas pokok seperti beras dan
kebutuhan pokok lain harus dijaga. Peran ini, kata dia, bisa dilakukan
pemerintah daerah dengan aktif mengendalikan stabilitas harga.
"Sekarang
ini, seolah-olah yang namanya operasi pasar hanya tugas pemerintah
pusat khususnya bulog. Padahal pemda bisa melakukan operasi pasar. Kalau
dirasakan tiap daerah beda-beda ada yang hrga beras sensitif, ada harga
gula sensitif, daerah harusnya lebih cepat stabilkan harga," imbuh dia.
Apalagi,
kata dia, pemda juga bisa mengendalikan tarif angkutan yang juga
menjadi pemicu inflasi. Sehingga, peran pemda dalam mendorong laju
inflasi menjadi dua hingga tiga persen bisa tercapai. "Jadi sangat banyak yang bisa dilakukan pemda tekait inflasi," tegas dia. (Q-1)