Aturan Biodiesel Terbit Bulan Depan

PEMERINTAH berencana memanfaatkan penggunan 20% bahan bakar nabati (biodiesel) atau lazim disebut B20 secara penuh tahun ini. Sejauh ini, aturan yang berupa peraturan presiden (perpres) itu masih digodok.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto berharap payung hukum tersebut segera terbit Agustus mendatang. "Saat ini masih digodok, mudah-mudahan secepatnya sudah bisa, Agustus mungkin," ungkap Airlangga, seusai menghadiri Rapat Koordinasi Biodiesel di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, kemarin.

Ketentuan penggunaan biodiesel (B20) sebenarnya telah tertuang dalam Permen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No 12/2015. Permen ESDM itu mengatur tentang tahapan kewajiban minimal pemanfaatan biodiesel sebagai campuran bahan bakar minyak.

Peraturan itu meminta kalangan usaha mikro, perikanan, pertanian, transportasi, transportasi non-public service obligation (PSO), atau penugasan, pelayanan umum, industri, dan komersial wajib menggunakan B20 pada Januari 2016. Namun, sayangnya hal itu belum sepenuhnya dilaksanakan.

Airlangga menegaskan, dengan aturan baru itu penerapan B20 pun akan berlaku di sektor non-PSO. Sektor transportasi, perkeretaapian hingga pertambangan sudah tidak bisa menolak untuk menerapkan ketentuan itu.

Adapun, perluasan penerapan ini akan dilakukan pada 2 Agustus mendatang. Menurutnya dengan menerapkan B20 ini, negara bisa menghemat uang hingga US$5,65 miliar atau setara sekitar US$21 juta per hari.

"Kita akan launching di pameran GIIAS (Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS)," kata Airlangga.

Selain itu, papar Airlanga, pemerintah akan memberikan insentif bagi produsen biodiesel yang mau menjual ke sektor non-PSO. Insentif yang dimaksud bisa berasal dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan perluasan penerapan B20 sebagai salah satu solusi untuk mengatasi defisit neraca perdagangan. Menurutnya, penerapan pelaksanaan bahan campuran kelapa sawit 20% itu bisa menghemat devisa hingga US$5,5 miliar setahun.