Pemanfaatan EBT untuk Wujudkan Kedaulatan Energi Nasional

PEMANFAATAN energi baru dan terbarukan (EBT) merupakan penentu tercapainya kedaulatan energi di Indonesia. Dalam janji politik Pemerintahan Jokowi-JK yang dikenal dengan Nawacita, sektor energi turut menjadi prioritas pemerintah.

"Kedaulatan energi itu menjadi keharusan, sebab pemenuhan energi dari dalam negeri, akan mengurangi ketergantungan kita terhadap energi fosil  terutama yang berasal dari minyak dan batubara. Dengan memanfaatkan energi terbarukan yang berasal dari air, mikro hidro, angin (bayu), tenaga surya, gelombang laut, dan panas bumi, maka bangsa Indonesia mampu memenuhi kebutuhan energinya dari dalam negeri," kata Sekjen Projo, Handoko, dalam keterangannya, Rabu (25/7).

Menurut Handoko, paradigma pengelolaan energi nasional harus berubah, dari energi sebagai komoditas ke energi sebagai penggerak roda ekonomi. Melimpahnya sumber EBT di Indonesia selayaknya bisa dimanfaatkan secara optimal.

"Salah satu kendala besar pengembangan EBT kita, adalah mahalnya teknologi yang banyak kita impor dari luar negeri. Untuk itu penguasaan teknologi juga harus mendapatkan prioritas sehingga kita tidak lagi tergantung pada teknologi luar negeri," imbuhnya.

Dari sisi energi primer, lanjut dia, saat ini lebih dari 70% pembangkit listrik di Indonesia menggunakan minyak bumi dan batu bara. Melimpahnya batu bara dalam negeri membuat PLTU Batu Bara (Coal Fired Power Plant/CFPP) menjadi kontributor terbesar dalam konfigurasi pembangkit di Tanah Air. Dalam jangka pendek, PLTU Batu Bara bisa menjadi solusi penyediaan energi listrik yang terjangkau dari sisi harga.

Namun bagaimana pun, keberadaan batu bara dan minyak bumi semakin berkurang dan habis pada akhirnya. Volatilitas harga minyak dunia yang sangat dinamis dan selalu berkait dengan harga komoditas batu bara, juga akan turut mengerek harga jual listrik.

"Bayangkan saja bila tiba-tiba harga minyak dunia melaju sampai US$100 per barrel misalnya pasti biaya produksi listrik akan meningkat tajam," paparnya.

Beda kondisinya apabila Indonesia mengandalkan penggunaan listrik yang pembangkitnya digerakkan oleh tenaga angin, air, atau juga tenaga matahari dan panas bumi.
Menurut Handoko, yang juga praktisi bisnis pembangkit listrik, Indonesia sudah cukup lama menguasai teknologi untuk pembangkit tenaga air, baik PLTA maupun PLTMH (pembangkit listrik tenaga minihidro). Juga Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi/ Geothermal.

Sungai-sungai di Indonesia menyimpan potensi energi yang sangat besar, sekitar 75 GW. Begitu juga posisi Indonesia yang berada di area ring of fire Asia Pasifik, yang menjadi tempat bertemunya sejumlah gunung berapi yang masih aktif di Asia Pasifik, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan potensi geothermal terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat, dengan potensi lebih dari 28 GW. Namun, pemanfaatannya masih sangat kecil.

"Untuk harga jual listrik, PLTU Batu Bara memang paling murah. Saat ini PLN bisa membeli dengan harga US$5 sen/kWh dari Independent Power Producer (IPP) tetapi harga batu bara fluktuatif, dan juga tidak ramah lingkungan. Pembangunan PLTA harganya mahal, antara lain karena porsi pekerjaan sipil yang besar, seperti pengerjaan bendungan dan penstock (pipa pesat) serta lokasinya yang sulit diakses. Tetapi energi primernya bisa diperoleh dengan gratis dan bisa dibangun beberapa pembangkit dalam satu aliran sungai dalam jarak yang berdekatan (cascade/ berjenjang) dengan memanfaatkan perbedaan elevasi," kata dia.

Selama ini, banyak masalah yang harus dihadapi para investor untuk membangun pembangkit listrik, mulai dari pengurusan perizinan, pembebasan lahan, atau juga isu sosial yang melibatkan masyarakat sekitar, karena lokasi permukimannya akan dijadikan bangunan pembangkit.

Pemerintahan Jokowi-JK telah membuat berbagai terobosan untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, mulai pemangkasan birokrasi perizinan hingga kebijakan-kebijakan yang mempermudah investasi.

Menyinggung soal biaya investasi, pembangkit listrik EBT masih lebih mahal dari pembangkit energi fosil. PLTP (geothermal) bisa menelan investasi sekitar US$4 juta/MW, jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan PLTU Batu Bara yang sekitar US$1,5 juta-US$2 juta/MW.  Perbedaan vapex ini disebabkan masing-masing komoditi ini berbeda cara memperolehnya, dan juga tingkat kesulitannya.

"Seperti listrik yang berasal dari PLTP, fase eksplorasi sumber energi sudah memakan biaya sangat besar. Harus memakai teknologi tinggi dan mahal, ditambah lagi dengan success rate yang rendah. Ketika Anda mengeksplorasi sebuah lapangan geothermal dan melakukan pengeboran, tingkat keberhasilannya tak lebih dari 20%," papar Handoko.

Demikian juga investasi yang dibutuhkan untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS/ Solar Cell) sangat besar. Sebab untuk pembangunan PLTS dibutuhkan investasi sekitar Rp 28 miliar, di mana komponen terbesarnya adalah pada biaya produksi panel surya dan baterai. Selain itu, PLTS juga membutuhkan area yang sangat luas.

PLTS hanya dapat beroperasi di siang hari, sehingga untuk mengimbanginya, diperlukan juga dukungan dari pembangkit listrik yang berasal dari energi fosil.  "Tapi saya yakin, akselerasi pemanfaatan Solar Cell semakin masif, seiring dengan semakin majunya teknologi panel surya dan baterai," tambahnya.

Sebagai cantolan hukum, Pemerintah sudah punya Perpres No 2 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional. Dari sana ditetapkan target bauran EBT pada 2025 sebesar 23%, dan 2018 ini  sudah mencapai 12,5%.  

Berdasarkan data dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, pengembangan EBT tetap memperhatikan keseimbangan supply-demand, kesiapan sistem dan keekonomian. Sementara itu PT PLN (Persero) akan memanfaatkan sumber energi terbarukan dari jenis energi aliran dan terjunan air, energi panas bumi (termasuk skala kecil/modular), biofuel, energi angin, energi sinar matahari, biomassa dan sampah, serta mendukung upaya RE-BID (Renewable Energy Based on Industrial Development).

Khusus mengenai PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya), dilakukan dengan pengembangan centralized PV (Photovoltaic system), guna melistriki banyak komunitas terpencil yang jauh dari grid pada daerah tertinggal, pulau-pulau terdepan yang berbatasan dengan negara tetangga dan pulau-pulau terluar lainnya. (RO/OL-1)