Misi Dagang ke AS Masuki Babak Final

MISI dagang delegasi Indonesia di Amerika Serikat (AS) dalam memperjuangkan fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) atau pembebasan bea masuk hampir menyentuh babak final.

Pada Kamis (26/7) waktu setempat, pemerintah yang diwakili Menteri Perdagangan Engartiasto Lukita akan mengadakan pertemuan dengan Departemen Perdagangan AS dan Kantor Perwakilan Dagang AS dalam rangka membahas satu per satu produk dan tarif yang akan dievaluasi fasilitas GSP-nya secara lebih detil.

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kanya Lakshmi Sidarta kepada Media Indonesia, Kamis. Kanya ialah salah satu delegasi dari dunia usaha yang turut dalam misi dagang pemerintah Indonesia ke 'Negeri Paman Sam' tersebut.

Ia mengatakan, pertemuan hari ini akan sangat berat karena pemerintah harus dapat meyakinkan kepada pihak AS bahwa setiap produk dalam negeri yang mendapatkan fasilitas GSP juga memberikan dampak yang baik bagi sektor industri negara adidaya tersebut.

Namun, setelah bertemu dengan pemerintah dan anggota Kongres AS pada sesi sebelumnya, Kanya melihat respons yang diberikan kepada Indonesia sangat baik.

"Sepertinya responsnya ke arah yang baik. Dua pihak menyadari bahwa hubungan dagang Indonesia dan AS telah memberikan banyak manfaat seperti lapangan pekerjaan dan menimbulkan multiplier effect yang besar," tutur Kanya.

Jika otoritas AS mencabut fasilitas GSP dari Indonesia, lanjutnya, dampak negatif akan dirasakan industri AS yang memanfaatkan komoditas-komoditas asal Indonesia yang mendapatkan pembebasan bea masuk.

"Pada akhirnya akan membuat ongkos produksi mereka naik dan tentu akan menyebabkan kenaikan harga. Masyarakat AS akan lebih terbebani," ucapnya.

Maka dari itu, delegasi Tanah Air akan terus berupaya meyakinkan pihak AS bahwa fasilitas itu tidak hanya memberikan keuntungan bagi Indonesia saja.

"Review final terhadap GSP adalah bulan depan. Kami yakin masih ada peluang," sebutnya.

Sebelumnya, pemerintah juga telah bertemu para pelaku usaha dan pebisnis AS yang mengimpor produk-produk dan berinvestasi di Tanah Air. Pertemuan itu bertujuan untuk menggalang dukungan dari para pengusaha tersebut sehingga mereka dapat menyampaikan pengaruh positif yang didapat dengan bekerja sama dengan Indonesia secara langsung kepada otoritas AS.

Di luar pembahasan GSP, delegasi Indonesia juga terus memperjuangkan komoditas utama yakni minyak kelapa sawit dan produk turunannya. Sebagaimana diberitakan, produk tersebut saat ini juga mendapatkan hambatan perdagangan dari AS.

Pemerintah AS melayangkan tuduhan adanya skema subsidi yang diterapkan Indonesia. Mereka menyebutkan biodiesel, bahan bakar berbasis sawit asal Tanah Air, memiliki harga lebih murah untuk pasar ekspor jika dibandingkan dengan di dalam negeri.  

Dengan tuduhan itu, AS mengenakan bea masuk anti-dumping (BMAD) atas produk biodiesel Indonesia sejak 2017.

Berdasarkan data Trade Map, statistik impor AS terhadap produk biodiesel Indonesia sejak 2014 hingga 2016 terus mengalami peningkatan baik secara volume maupun nilai. Pada 2016, AS mendatangkan biodiesel dari Indonesia dengan nilai US$268,2 juta atau meningkat sebesar 74,35% dari tahun sebelumnya.

Setelah inisiasi kasus anti-dumping, ekspor Indonesia turun menjadi hanya US$71 ribu per kuartal ketiga 2017 atau mengalami penurunan sebesar 99,97% dibandingkan 2016.

"Sawit memang masih ada hambatan khususnya mengenai tuntutan dumping biodiesel. Untuk hal ini juga kami terus perjuangkan. Dengan kehadiran Menteri Perdagangan sebagai pejabat tingkat tinggi, kami harap AS dapat melihat keseriusan Indonesia dan mempertimbangkan kebijakan mereka," tandas Kanya. (OL-1)