Indonesia Galang Dukungan Pengusaha AS

MENTERI Perdagangan Enggartiasto Lukita tengah menggalang dukungan dari importir asal Amerika Serikat (AS) terhadap kebijakan fasilitas generalized system of preferences (GSP) atau pembebasan tarif bea masuk terhadap impor barang-barang tertentu yang diberikan AS untuk Indonesia. Langkah tersebut dilakukan sehubungan dengan rencana pemerintah AS yang akan meninjau kembali pemberian fasilitas GSP kepada Indonesia.

Pada April 2017, pemerintah AS merencanakan untuk meninjau ulang beberapa negara yang selama ini menjadi penerima skema GSP AS, termasuk Indonesia. Alasannya GSP menyebabkan neraca perdagangan AS defisit.

"Indonesia memahami ada review atas penerima GSP. Namun, Indonesia berharap hasil review tidak mengganggu ekspor Indonesia ke AS dan tidak memberi dampak pada industri domestik AS yang selama ini memanfaatkan skema GSP," kata Mendag dalam keterangan tertulis yang diterima, kemarin.

Pada 2017, produk Indonesia yang menggunakan skema GSP l bernilai US$1,9 miliar. Angka tersebut jauh di bawah negara-negara penerima GSP lainnya seperti India sebesar US$5,6 miliar, Thailand US$4,2 miliar, dan Brasil US$2,5 miliar.

Produk-produk Indonesia yang diekspor ke AS dan masuk ke komoditas penerima GSP antara lain ban karet, perlengkapan perkabelan kendaraan, emas, perhiasan logam, aluminium, sarung tangan, alat-alat musik, pengeras suara, keyboard, dan baterai.

Selain untuk meminta dukungan soal pemberian prog-ram GSP tersebut, langkah tersebut dilakukan untuk menghadapi penaikan tarif impor 25% untuk besi baja dan 10% untuk aluminium dari AS. Menurut Enggartiasto, itu tidak hanya akan merugikan Indonesia sebagai eksportir, tetapi juga pelaku usaha AS.

Pernyataan Enggar ternyata diamini para pelaku usaha setempat. Para importir baja AS yang hadir dalam pertemuan mengatakan penaikan bea masuk dapat membuat produk baja impor tidak kompetitif.

Dalam pandangan ekonom Institute for Development of Economics and Finance, Bhima Yudhistira, langkah pemerintah merangkul pengusaha AS merupakan strategi yang tepat karena daya tawar Indonesia dalam negosiasi tentu semakin tinggi.

Ia mengatakan, selama ini produk-produk Tanah Air yang menikmati bea masuk 0% juga menguntungkan konsumen AS. Jika kebijakan itu dicabut, harga barang-barang yang sebagian komposisinya dari produk Indonesia yang mendapat fasilitas GSP pasti akan melonjak.

"Itu justru akan menjadi blunder bagi AS. Jadi, saya tidak yakin mereka akan mencabut GSP. Ini hanya akal-akalan Trump untuk menyeimbangkan neraca perdagangan dengan Indonesia," jelasnya kepada Media Indonesia, kemarin.

AS keberatan GPN

Terkait dengan fasilitas GSP, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut AS antara lain juga keberatan dengan kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dari Bank Indonesia.

"Mereka (AS) mempersoalkan kenapa kalau asing masuk untuk perusahaan switching hanya boleh saham 20%. Ya, aturan Bank Indonesia memang begitu. Berarti harus join dengan investor lain. Nah itu AS marah, masak hanya 20%. Tetapi sebenarnya setelah kita tanya Bank Indonesia termasuk cross border transaction," ujar Darmin, kemarin.

Meski pemerintah RI berupaya mempertahankan fasilitas GSP, tidak mudah untuk mencabut kebijakan GPN yang sudah berjalan. Apalagi program GPN telah memberikan manfaat besar bagi nasabah perbankan. (Pra/Tes/X-11)